Intervensi Tarif Pajak Daerah Menurut Undang-Undang Cipta Kerja: Analisis Implikasi Dan Strategi Pemulihan Ekonomi Kala Pandemi Covid-19

Penulis

  • Arifin Nur Anggi Rahman Politeknik Keuangan Negara STAN
  • Ayodhya Agti Firdausa Politeknik Keuangan Negara STAN
  • Ma'ruf Efhaes Politeknik Keuangan Negara STAN

DOI:

https://doi.org/10.54957/educoretax.v2i1.151

Kata Kunci:

Desentralisasi fiskal, Intervensi tarif pajak daerah, Pendapatan asli daerah

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pentingnya intervensi pemerintah pusat terhadap kebijakan perpajakan daerah serta menganalisis implikasi atas intervensi tersebut bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah serta perannya dalam upaya pemulihan perekonomian yang terdampak pandemi Covid-19. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Penulis melakukan pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan terhadap berbagai literatur, laporan, hasil konferensi, artikel, dan berbagai jenis tulisan lainnya yang mengandung nilai ilmiah sebagai sumber data. Penulis juga telah mengkaji dan menghimpun informasi dan data dari hukum positif terkait perpajakan daerah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa intervensi terhadap kebijakan perpajakan daerah dilakukan untuk menciptakan iklim investasi dan aktivitas usaha yang kondusif serta mendorong pemerataan pembangunan ekonomi. Sementara itu, adanya intervensi terhadap kebijakan perpajakan daerah mampu berperan dalam upaya pemulihan ekonomi nasional, tetapi berimplikasi terhadap penurunan PAD. Untuk mengantisipasi gejolak tersebut, pemerintah pusat dapat memberikan kompensasi melalui dana perimbangan serta bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk mengembangkan daerah aglomerasi industri.

Referensi

Adiyanta, F. S. (2018). Menakar Produk Regulasi Pemerintah Kabupaten/ Kota yang Kondusif bagi Investasi di Daerah. Administrative Law and Governance Journal, 1(3), 240–258.

Alqadri, M. S. (2020). Analisis RUU Omnibus Law Perpajakan Terhadap Pemungutan Pajak Daerah. Tanjungpura Law Journal, 4(2), 117–132.

Amin, A. R. (2012). Penelitian Kepustakaan (Library Research). Diambil dari Banjir Embun: https://www.banjirembun.com/2012/04/penelitian-kepustakaan.html

Anggara, E., & Cheisviyanny, C. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, Tingkat Ketergantungan Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Jurnal Eksplorasi Akuntansi, 2(1), 2162–2184.

Arbani, T. S. (2020). Kebijakan Pemerintah Terhadap Pengalokasian Dana Alokasi Umum dan Ketergantungan Pemerintah Daerah. Al-’Adl, 13(1), 94–106.

Arini, P. R., & Kusuma, M. W. (2019). Pengaruh Belanja Modal dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Investasi Swasta di Indonesia dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Intervening. Jurnal Riset Akuntansi Mercu Buana, 5(1), 28–38.

Asmendri, M. S. (2020). Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA. Natural Science : Jurnal Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA, 41-53.

Atjo, H. (2019). Nilai Icor Indonesia Tinggi, Minat Investasi Rendah. Diambil dari Kumparan Website: https://kumparan.com/paluposo/nilai-icor-indonesia-tinggi-minat-investasi-rendah-1sMG5yxIi2g

Badan Pusat Statistik. (2021). Hasil Sensus Penduduk 2020.

Badan Pusat Statistik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. (2020). Laporan Akhir Analisis ICOR Sektoral DIY 2015-2019.

Bimantoro, F., & Adriana, M. (2016). Pengaruh Penanaman Modal Asing terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. Media Ekonomi 2, 4(1).

Christia, A. M., & Ispriyarso, B. (2019). Desentralisasi Fiskal dan Otonomi Daerah di Indonesia. Law Reform, 15(1).

Fajar, T. (2020). Investasi RI Terpusat di Pulau Jawa, Ternyata Ini Penyebabnya. Diambil dari OKEFINANCE: https://economy.okezone.com/read/2020/10/13/320/2292885/investasi-ri-terpusat-di-pulau-jawa-ternyata-ini-penyebabnya?page=2

Fauzia, M. (2021). Satu Tahun Pandemi: Jumlah Pengangguran Nyaris 10 Juta, Angka Kemiskinan Tembus 10 Persen. Diambil dari Kompas.com: https://money.kompas.com/read/2021/03/02/161627926/satu-tahun-pandemi-jumlah-pengangguran-nyaris-10-juta-angka-kemiskinan-tembus?page=all

Febriansyah, B. (2020). Pengaruh Aglomerasi Industri Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sumatera Utara. Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan.

Gorbiano, M. I., & Rahman, R. (2019, September 10). Foreign Investments Flow to Neighbors Instead of Indonesia : World Bank. Diambil dari The Jakarta Post: https://www.thejakartapost.com/news/2019/09/10/foreign-investments-flow-to-neighbors-instead-of-indonesia-world-bank.html

Hariandja, F. (2020). Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) Dikaitkan dengan Pertumbuhan Investasi. Jurnal Suara Hukum, 2(2), 154–183.

Isrok, A. (2009). Korelasi Antara Peraturan Daerah (Perda) Bermasalah dengan Tingkat Investasi ke Daerah. Ius Quia Iustum Law Journal, 16(4), 551–568.

Kambono, H., & Marpaung, E. I. (2020). Pengaruh Investasi Asing dan Investasi Dalam Negeri terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. Jurnal Akuntansi, 12(1), 137-145.

Kontan.co.id. (2021). BPS catat pertumbuhan ekonomi Indonesia minus 0,74% pada kuartal I-2021. Diambil dari Kontan.co.id: https://nasional.kontan.co.id/news/bps-catat-pertumbuhan-ekonomi-indonesia-minus-074-pada-kuartal-i-2021

Mahia, B. R., & Supriyanti, S. S. (2019). Dampak Desentralisasi Fiskal terhadap Volatilitas Belanja Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia. Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia, 19(1).

Modjo, M. I. (2020). Memetakan Jalan Penguatan Ekonomi Pasca Pandemi. The Indonesian Journal of Development Planning, 4(2), 103–116.

Nasir, M. S. (2019). Analisis Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah. Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan, 2(1), 30-45.

Nizar, C., Hamzah, A., & Syahnur, S. (2013). Pengaruh Investasi dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Serta Hubungannya Terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia. Jurnal Ilmu Ekonomi, 1(2), 1–8.

Oktaviana, D. (2012). Analisis Pendapatan Asli Daerah dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya dalam Rangka Otonomi Daerah: Pendekatan Error Correction Model. Jurnal Ekonomi Pembangunan, 10(2).

Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-86/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019.

Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Stategis Nasional .

Priyono, N., Juliprijanto, W., & Setyawan, S. (2019). Studi Empiris : Peran Desentralisasi Fiskal Terhadap Peningkatan Kesejahteraaan Masyarakat dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Intervening Pada Kabupaten/ Kota di Indonesia. Jurnal RAK (Riset Akuntansi Keuangan), 4(2), 13–25.

Putri, W. A. (2017). Insentif Pajak dalam Membentuk Keputusan Investasi. Jurnal Moneter, 4(2).

Riswan, R., & Affandi, A. (2014). Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Belanja Modal Untuk Pelayanan Publik Dalam Perspektif Teori Keagenan. Jurnal Akuntansi Dan Keuangan, 5(2), 71–90.

Safitri, S. (2016). Sejarah Perkembangan Otonomi Daerah di Indonesia. Jurnal Criksektra, 5(9).

Setiawan, D. A. (2020). Pemerintah Pusat Dapat Intervensi Tarif Pajak Daerah, Ini Ketentuannya. Diambil dari DDTC News: https://news.ddtc.co.id/pemerintah-pusat-dapat-intervensi-tarif-pajak-daerah-ini-ketentuannya-24511?page_y=0

Sipahutar, M. A. (2020). Efisiensi Investasi Tingkatkan Penyerapan Tenaga Kerja. Diambil dari INVESTOR.ID: https://investor.id/opinion/efisiensi-investasi-tingkatkan-penyerapan-tenaga-kerja

Suparyati, A. (2019). Pengaruh Kinerja Makroekonomi Terhadap Penanaman Modal Asing di Indonesia Bagian Timur dan Tengah. Media Ekonomi, 27(1), 85–94.

Susilowati, S. H., Hadi, P. U., Friyatno, S., Rachmat, M., Maulana, M., & Azis, M. (2012). Estimasi Incremental Capital Output Ratio (ICOR) untuk Perencanaan Investasi dalam Rangka Pembangunan Sektor Pertanian. Jurnal Agro Ekonomi, 30(2), 159-182.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/ atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Usman, R. (2017). Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). JAF-Jurnal of Accounting and Finance, 1(01), 87–103.

Yuliadi, I. (2012). Kesenjangan Investasi dan Evaluasi Kebijakan Pemekaran Wilayah di Indonesia. Jurnal Ekonomi Pembangunan, 13(2), 276–287.

Zamani, L. (2021). Pandemi Covid-19, Jumlah Pengangguran di Indonesia Naik 9,7 Juta Orang. Diambil dari Kompas.com: https://regional.kompas.com/read/2021/03/10/160618878/pandemi-covid-19-jumlah-pengangguran-di-indonesia-naik-97-juta-orang

Unduhan

Diterbitkan

02-03-2022

Cara Mengutip

Rahman, A. N. A., Firdausa, A. A., & Efhaes, M. (2022). Intervensi Tarif Pajak Daerah Menurut Undang-Undang Cipta Kerja: Analisis Implikasi Dan Strategi Pemulihan Ekonomi Kala Pandemi Covid-19. Educoretax, 2(1), 35–48. https://doi.org/10.54957/educoretax.v2i1.151

Terbitan

Vol 2 No 1 (2022)

Bagian

Articles

Lisensi

Hak Cipta (c) 2022 Arifin Nur Anggi Rahman, Ayodhya Agti Firdausa, Ma'ruf Efhaes

Creative Commons License

Artikel ini berlisensi Creative Commons Attribution 4.0 International License.