Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Terkait Wacana Pengenaan Pajak Penghasilan Terhadap Objek Natura/Kenikmatan
DOI:
https://doi.org/10.54957/educoretax.v3i3.491Kata Kunci:
Benefit in kind, Fringe benefit, Income taxAbstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi dari wajib pajak orang pribadi dengan melakukan survey dan analisis dari persepsi wajib pajak tersebut terkait adanya suatu perubahan regulasi didalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang mengkaji terkait natura dijadikan sebagai suatu objek pajak penghasilan. Sampel dan populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang berada di wilayah jabodetabek dengan berbagai jenis pekerjaan dan latar belakang yang berbeda-beda. Hasil penelitian dari penelitian ini wp op telah memahami atas pemahaman umum dari pengertian natura/kenikmatan dan memiliki persepsi tidak setuju jika natura dijadikan sebagai objek pajak penghasilan, wp op memiliki persepsi tidak setuju terhadap asas keadilan pemungutan pajak didalam wacana pengenaan pajak penghasilan atas natura/kenikmatan yang dinilai belum dapat mencerminkan asas keadilan didalam pemungutan pajak, wp op memiliki persepsi setuju atas asas manfaat didalam wacana pengenaan pajak penghasilan terhadap natura/kenikmatan.
Referensi
Agasi, D., & Zubaedah, R. (2022). Urgensi Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai berdasarkan Asas Kepentingan Nasional. Perspektif Hukum, 22(2), 215-239.
Firmansyah, Azza, R., & Wijaya, S. (2022). Natura dan Kenikmatan Sebelum dan Sesudah Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan. Jurnal Pajak dan Keuangan Negara (PKN), 3(2), 343-359.
Firmansyah, R. A., & Wijaya, S. (2022). Analisis Perubahan Aturan Pembebanan Fiskal Pengeluaran Atas Natura Dan/Atau Kenikmatan Dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. KTTA thesis, Politeknik Keuangan Negara STAN.
Indonesia. Peraturan Pemerintah No.55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan. Jakarta.
Indonesia. Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021 tentang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Jakarta.
Indonesia. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang. Jakarta.
Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Jakarta.
Isnaniati. (2021). Analisis Tax Planning Pemberian Natura Guna Meminimalisir Pajak Terutang (Studi Kasus Pada Pabrik Gula Ngadirejo). Jurnal Ekuivalensi.
Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2023). Menkeu : Kinerja Penerimaan Negara Luar Biasa Dua Tahun Berturut-turut. https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Kinerja-Penerimaan-Negara-Luar-Biasa
Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Pajak. (2022). Ketentuan dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. https://www.pajak.go.id/id/uu-hpp
Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Pajak. (2022). Asas Pemungutan Pajak. https://www.pajak.go.id/id/asas-pemungutan-pajak
Kartz, A., & Mankiw, N. (1985). How Should Fringe Benefits Be Taxed? National Tax Journal, 38(1).
Mansury, R. (2000). Kebijakan Perpajakan. Jakarta: Yayasan Pengembangan dan Penyebaran Pengetahuan Perpajakan.
Manubulu. (2020). Pemahaman Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak, dan Asas Keadilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Jurnal Ekonomi Pembangunan.
Manubulu, A., & Rupilu, Y. (2020). Pemahaman Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak dan Asas Keadilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Jurnal Ekonomi Pembangunan, 5(4), 35-42.
Mardiasmo. (2011). Perpajakan (Edisi Revisi 2011 ed.). Yogyakarta: Penerbit Andi.
Mardiasmo. (2016). Perpajakan (Edisi Terbaru 2016 ed.). Yogyakarta: Penerbit Andi.
Mardiasmo. (2018). Perpajakan (Edisi Revisi Tahun 2018 ed.). Yogyakarta: Penerbit Andi.
Menteri Keuangan RI. (2018). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 167/PMK.03/2018 tentang Penyediaan Makanan dan Minuman Bagi Seluruh Pegawai Serta Penggantian atau Imbalan dalam Bentuk Natura dan Kenikmatan di Daerah Tertentu dan yang Berkaitan dengan Pelaksanaan Pekerjaan.
Muljono. (2009). Akuntansi Pajak Lanjutan. Yogyakarta: Andi.
Nurillah, T., & Andini, I. Y. (2022). Dampak UU HPP (Harmonisasi Peraturan Perpajakan) Pasca PP 23 Pada UMKM di masa Pandemi Covid – 19. Jurnal Multidisiplin Madani, 2(7), 3195-3216. doi:https://doi.org/10.55927/mudima.v2i7.767
Rahayu, Suaidah. (2022). Pengaruh Keadilan, Perilaku, Persepsi Penerapan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Jurnal EKUITAS. 3 (4), 939-945.
Rahayu, S. (2022). Pengaruh Keadilan, Perilaku, Persepsi Penerapan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. EKUITAS 3 (4) , 939-945.
Resmi, S. (2016). Perpajakan: Teori dan Kasus (Edisi Revisi ed.). Jakarta: Salemba Empat.
Sinta, D., Afriansyah, B., & Charolina, O. (2022, November). PERUBAHAN PERATURAN PAJAK PENGHASILAN PADA UNDANG-UNDANG HARMONISASI DAN PERANNYA DALAM MEMPERKUAT FUNGSI BUDGETAIR PERPAJAKAN. Jurnal IKRAITH-EKONOMIKA, 5(3), 324-330. Retrieved from https://journals.upi-yai.ac.id/index.php/IKRAITH-EKONOMIKA/article/view/2658/1974
Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alphabet.
Tekkay, A. A. (2015). Perencanaan Pajak Untuk Biaya Natura Kepada Pegawai Perusahaan Sebagai Upaya Untuk Mengefisiensikan Pajak PT. Tiga Karya Wenang Manado. Jurnal EMBA.
Tempel, A. J., & Langen, W. J. (1959). De grondbeginselen van het Nederlandse belastingrecht, dl.II [door]. W.J. de Langen: Boekbespreking. Muusses.
Unduhan
Diterbitkan
Cara Mengutip
Terbitan
Bagian
Lisensi
Hak Cipta (c) 2023 Fayiz Arif Raharjo, Hasnawati Hasnawati
Artikel ini berlisensi Creative Commons Attribution 4.0 International License.
