Journal of Law, Administration, and Social Science

Green Infrastructure Framework: Sebuah Strategi Pembangunan Infrastruktur Hijau Nasional

2024-02-28T05:35:50+00:00

Pembangunan infrastruktur tidak hanya memiliki dampak positif melainkan juga memiliki dampak negatif khususnya terhadap lingkungan, maka perlu adanya strategi yang mengarah pada mitigasi dampak negatif serta untuk menyediakan infrastruktur hijau yang ramah lingkungan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana potensi penerapan Green Infrastructure Framework dapat digunakan sebagai strategi dalam pembangunan infrastruktur hijau di Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif berupa scoping review dari berbagai penelitian yang mengulas tentang pembangunan infrastruktur dan infrastruktur hijau. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Green Infrastructure Framework dapat menjadi strategi pemerintah dalam pembangunan infrastruktur hijau nasional sebagai upaya untuk mengurangi dampak negatif dari pembangunan infrastruktur terhadap lingkungan dengan mengadopsi framework tersebut ke dalam berbagai kebijakan atau regulasi dalam pembangunan infrastruktur. Saran bagi penelitian berikutnya dapat melakukan analisis lebih teknis yang melibatkan berbagai macam disiplin ilmu berkaitan dengan lingkungan agar dapat dianalisis secara lebih mendalam dan mampu memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih teknis kepada pembuat kebijakan.

Government Accounting Policy Of Oil And Gas Revenue After Implementation Gross Split Contract: Quo Vadis?

2024-03-29T06:59:56+00:00

Production Sharing Contract (PSC) is a popular scheme for managing interests between oil and gas companies as contractors and the central government as a principal. PSC has been becoming attractive for contractors because the contract provides an incentive, and cost-recovery scheme, whereas all production costs during exploration and exploitation stages would be recovered by the government. However, this long-standing contract creates serious problems regarding efficiency and government revenue aspects. To address these issues, in early 2017, the Ministry of Energy and Mineral Resources stipulate a new regulation to propose a new scheme contract namely gross-split. This policy aims to promote more investment in the oil and gas exploration sector so that lifting can be increased, and also, as an effort to eliminate the debate over cost recovery. In contrast to the cost recovery PSC, in a gross split PSC, there is no longer an assume and discharge facility for indirect taxes and other levies given to contractors. This study aims to determine the implications of the PSC gross split on the oil and gas revenue accounting policy. The author conducted interviews with several informants and analyzed the data using the interactive model of Miles and Huberman. As a result, the gross split implies the recognition of Oil and Gas revenue using gross principle

Optimizing Hajj Fund Investments Through Valuation Analysis Of Sharia-Compliant Stocks

2024-03-25T10:06:40+00:00

This investigation endeavors to dissect stock valuation methodologies within the consumer goods sector listed on the Jakarta Islamic Index (JII70), aiming to establish a foundational basis for investment decision-making aligned with Sharia principles, particularly for the Hajj Financial Management Agency (BPKH), which administers the Hajj fund. The empirical data underpinning this analysis comprise the financial statements of the companies under scrutiny. Secondary data, essential for this study, are sourced from publications disclosed on the official websites of the respective companies. The selection of sample companies employs a purposive sampling technique, focusing on entities characterized by robust market liquidity and a consistent history of dividend distribution. The valuation techniques applied in this study include the price multiple (P/E and P/B ratios) and the dividend discount model. The findings of this research reveal that PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk (SIDO) is undervalued, exhibiting a potential discrepancy of 15% between its market price and intrinsic value. This study aspires to serve as a seminal reference for subsequent inquiries into stock valuation within the domain of Islamic finance, enriching the academic and practical understanding of Sharia-compliant investment strategies.

Keterwakilan Perempuan Di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Tahun 2023

2023-12-18T16:22:54+00:00

Perempuan dan politik menjadi suatu pembahasan yang sangat menarik perhatian masyarakat awam. Dominasi kaum laki-laki sudah sangat mengakar pada seluruh aspek kehidupan, termasuk pada ranah politik. Politik identik dengan segala cara yang dilakukan untuk meraih kekuasaan dan hal tersebut berfokus pada dominasi kaum laki-laki dalam melibatkan dirinya pada kekuasaan tersebut.Dalam penulisan artikel ini, metode penelitian yang digunakan adalah descriptive qualitative atau disebut juga deskriptif kualitatif. Menggunakan teknik pengumpulan data yang meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan berbagai literatur. Menggunakan teori affirmative action, teori kehadiran politik, dan konsep hambatan struktural dan kultural. Hasil penelitian menunjukan bahwa keterwakilan perempuan di DPRD Kota Semarang hanya berjumlah 18%. Faktor penghambat struktural perempuan dalam berpolitik adalah nomor urut kecil, modal sosial, dan modal politik. Faktor penghambat kultural perempuan dalam berpolitik yaitu budaya patriarki yang masih melekat dalam masyarakat. politik kehadiran dari Perempuan Anggota DPRD Kota Semarang dengan memahami dan memperjuangkan isu-isu yang penting bagi pemilih perempuan.keterwakilan perempuan di dprd kota semarang dinyatakan belum sesuai dengan kebijakan afirmasi, karena hanya tercapai 18%. Hambatan tersebut dibedakan menjadi dua hal yaitu hambatan struktural dan hambatan kultural. Kehadiran perempuan dalam DPRD Kota Semarang tentunya untuk memahami dan memperjuangkan isu-isu yang penting bagi pemilih perempuan.

Kepastian Hukum Perlindungan Konsumen Sesuai Dengan Ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen

2023-12-13T07:19:58+00:00

Perlindungan bagi konsumen merupakan hasil dan bagian yang mengikuti perkembangan teknologi dan industri. Perkembangan ini ternyata telah memberikan perbedaan antara gaya hidup masyarakat tradisional dan masyarakat modern. Melalui UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Kepastian hukum Indonesia menetapkan hak-hak konsumen yang perlu dilindungi. Fungsi utama Undang-undang bukan bertujuan untuk menentang produsen, melainkan sebagai perlindungan terhadap hak-hak yang dimiliki konsumen secara universal. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui asas kepastian hukum tentang perlindungan konsumen. Artikel ilmiah ini menggunakan pendekatan kualitatif dan studi literatur, juga dikenal sebagai riset perpustakaan.

Paradoks HAM Dalam Hubungan Internasional: Humanitarian Intervention Di Suriah

2023-12-10T14:40:56+00:00

Human rights have been approved as an achievement for every nation according to the 1945 UN Charter. So the UN formed the UN Security Council which has the responsibility to protect parties who are victims of human rights violations due to war crimes through humanitarian intervention and R2P. However, several things hinder the creation of a world without human rights violations, especially in the international system. In the end, this creates a new paradox in the goals of the UN formed based on the 1945 UN Charter.

HAM telah disetujui sebagai pencapaian bagi setiap bangsa menurut Piagam PBB 1945. Sehingga PBB membentuk Dewan Keamanan PBB yang memiliki tanggung jawab untuk melindungi pihak-pihak yang menjadi korban pelanggaran HAM atas kejahatan perang melalui intervensi humanitarian dan R2P. Meskipun begitu, beberapa hal menjadi penghalang terciptanya dunia tanpa pelanggaran HAM, khususnya dalam sistem internasional. Pada akhirnya, hal ini menciptakan paradoks baru dalam tujuan PBB terbentuk berdasarkan Piagam PBB 1945.

Pencegahan Praktik Insider Trading Melalui Metode Code of Conduct

2023-12-12T08:19:20+00:00

Investasi saham atau investasi ekuitas adalah salah satu instrumen yang paling banyak diminati oleh investor di Indonesia, karena tidak bisa dipungkiri, keuntungan dari kepemilikan suatu saham bisa diperoleh dengan dua cara yaitu ; capital gain, dimana keuntungan didapat saat investor menjual saham di harga yang lebih tinggi dari harga pembelian, dan juga dari dividen, saat perusahaan membagikan keuntungannya untuk pemegang saham berdasarkan besaran porsi yang dimiliki pemegang saham. Sebelum melakukan pembelian saham , pastinya investor menganalisis terlebih dahulu terhadap perusahaan yang akan dibeli kepemilikan sahamnya,begitu juga mengenai informasi-informasi soal aksi perusahaan yang diberikan ke publik, karena semua perolehan informasi itu akan berguna untuk memutuskan rencana pembelian saham. Namun ada saja oknum yang melakukan praktik dalam kegiatan investasi seperti insider trading. Seperti namanya , insider trading adalah praktik ilegal di saat “orang dalam” perusahaan tertentu memberikan suatu informasi yang bermanfaat kepada seorang investor sebelum waktunya informasi tersebut diperbolehkan untuk dibagikan ke publik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perspektif hukum di Indonesia terhadap praktek insider trading dan bagaimana pencegahannya dapat dilakukan dengan metode Code of Conduct.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan melakukan analisis terhadap kegiatan praktek insider trading secara yuridis. Teknik pengumpulan data dengan cara melakukan penelusuran dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Rujukan data yang digunakan adalah buku, makalah, surat kabar daring, serta bahan hukum primer dan sekunder. Data yang telah dikumpulkan selanjutnya ditinjau dengan seksama dengan memperhatikan aspek-aspek yang dinilai memiliki keterkaitan. Hasil penelitian kami menunjukan bahwasanya ekosistem investasi di Indonesia masih belum bebas dari adanya insider trading.

Perpajakan Atas Aksi Korporasi Bank Syariah Indonesia

2023-01-05T01:25:10+00:00

Perbankan Syariah merupakan salah satu solusi perekonomian bangsa dikarenakan kegiatan perekonomian merupakan motor penggerak stabilitas nasional, dan saat ini sudah harus dimulai kegiatan perekonomian nasional yang bergerak menuju perekonomian berbasis syariah. Perkembangan perbankan syariah di Indonesia salah satunya diwujudkan dengan merger atau penggabungan tiga perbankan syariah yang sudah ada yaitu Bank Syariah Mandiri (BSM), Bank Negara Indonesia Syariah (BNIS) dan Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRIS). Artikel ini bertujuan untuk menganalisis aksi korporasi Bank Syariah Indonesia secara umum dan spesifik terhadap aspek perpajakannya. Artikel ini menggunakan analisis data kualitatif dengan metode deskriptif dan melalui pendekatan studi literatur. Teknik analisis dalam artikel ini menggunakan teknik di mana studi-studi sumber data dipelajari sehingga menghasilkan kesimpulan yang aktual sesuai dengan topik penelitian. Berdasarkan hasil penelitian, pembentukan Bank Syariah Indonesia (BSI) yang merupakan hasil dari penggabungan memberikan banyak peluang seperti pelayanan yang lebih lengkap, perluasan penetrasi pada pasar, serta kapasitas permodalan yang lebih baik. Kemudian dilihat dari segi perpajakannya, terdapat potensi Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan atas Pengalihan Harta yang timbul atas aksi korporasi BSI ini.

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Audit Report Lag: Komposisi Dewan Komisaris Perempuan, Komite Audit Perempuan, Audit Firm Rotasi, Deviden Payout Ratio Dan Profitabilitas

2023-12-30T05:08:39+00:00

Sebuah penelitian sebelumnya atau penelitian yang relevan memiliki peran yang sangat krusial dalam konteks riset atau artikel ilmiah. Penelitian sebelumnya atau yang relevan berperan dalam menguatkan teori serta fenomena hubungan atau pengaruh antar variabel. Artikel ini mengulas faktor-faktor yang memiliki dampak pada Audit Report Lag, seperti Komposisi Dewan Komisaris Perempuan, Komite Audit Perempuan, Audit Firm Rotasi, Deviden Payout Ratio dan Profitabilitas. Maksud penulisan artikel ini adalah untuk merumuskan hipotesis mengenai hubungan antar variabel, yang nantinya dapat digunakan sebagai dasar untuk penelitian lebih lanjut. Temuan dari tinjauan literatur ini mencakup beberapa poin penting, yaitu: 1) Adanya pengaruh dari Komposisi Dewan Komisaris Perempuan terhadap Audit Report Lag; 2) Terdapat pengaruh dari Komite Audit Perempuan terhadap Audit Report Lag; 3) Adanya pengaruh dari Rotasi Auditor terhadap Audit Report Lag; 4)Deviden Payout Ratio dan 5) Profitabilitas memiliki pengaruh terhadap Audit Report Lag.

Perlindungan Konsumen Dalam E-Commerce Terkait Kerugian

2023-11-08T14:15:49+00:00

Transaksi jual beli mengalami perkembangan seiring berjalannya waktu seiring dengan kemajuan teknologi. Transaksi jual beli yang dulunya dilakukan secara tradisional kini dilakukan secara online. Namun transaksi jual beli online sering kali melibatkan tindak pidana, termasuk tindak pidana penipuan. Sering kali, setelah pembayaran dilakukan oleh konsumen, perusahaan tidak mengirimkan produk yang dipesan atau mengirimkan produk yang tidak bersesuaian dengan informasi yang dijanjikan oleh pelaku komersial. Dengan demikian, dibutuhkan upaya hukum guna memberi efek jera kepada penipu pembelian dan penjualan internet. Riset ini ditujukan guna mengidentifikasi perlindungan hukum yang diberikan kepada pelanggan dalam transaksi jual beli online dan mengetahui langkah hukum yang bisa dilakukan pelanggan manakala terdapat kerugian dalam transaksi jual beli online. Metode penelitian yang diterapkan ialah pendekatan hukum normatif dan studi literatur data sekunder melalui inventarisasi dokumen hukum sekunder, dokumen hukum sekunder telah digunakan dalam bentuk makalah akademis, jurnal, artikel dan literatur terkait proteksi hukum dalam transaksi jual beli online. Temuan riset ini di antaranya ialah proteksi hukum kepada pelanggan dalam bertransaksi jual beli online melalui penegakan hak-hak pelanggan sesuai dengan UU Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999, dan pelaksanaan perlindungan konsumen juga dilakukan melalui keterlibatan berbagai pihak seperti pemerintah, otoritas negara, lembaga dan lembaga yang bertanggung jawab di bidang perlindungan konsumen. Swadaya sosial di bidang perlindungan konsumen.

Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Buruh Pasca Kecelakaan Kerja Dengan Pendekatan Analisis Yuridis Di Lingkungan Perusahaan

2023-11-12T15:21:50+00:00

Perlindungan hukum terhadap hak-hak buruh pasca kecelakaan kerja merupakan aspek kritis dalam lingkungan perusahaan yang menuntut perhatian khusus. Studi ini bertujuan untuk menganalisis aspek-aspek yuridis yang terkait dengan perlindungan hukum terhadap hak-hak buruh setelah mengalami kecelakaan kerja di lingkungan perusahaan. Pendekatan analisis yuridis digunakan untuk menggali informasi dari studi pustaka yang relevan. Studi pustaka mengungkapkan bahwa sistem perlindungan hukum terhadap buruh pasca kecelakaan kerja memiliki landasan normatif yang kuat dalam undang-undang ketenagakerjaan. Namun, implementasinya di lingkungan perusahaan sering kali menghadapi tantangan, seperti keterbatasan sumber daya dan pemahaman yang rendah terhadap hak-hak buruh. Selain itu, ketidakpastian hukum dan prosedur administratif yang kompleks juga memengaruhi efektivitas perlindungan hukum ini.

Penerapan Hukum Islam Dalam Sistem Peradilan Di Negara Kuwait

2023-12-11T07:17:43+00:00

Penelitian ini menjelaskan sejarah negara Kuwait, sistem hukumnya dan Peradilan Agama Kuwait yang tujuannya untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Peradilan Agama didalam sistem hukum campur yang dimiliki oleh Negara Kuwait. Penelitian ini menggunakan metode penelitian pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pemerintahan Kuwait adalah Monarki Konstitusional sistem pemerintahan yang dipimpin oleh seorang sultan atau raja (Kuwait menyebutnya Emir), yang dipilih seumur hidup oleh anggota keluarganya. Sistem hukumnya menggabungkan hukum sipil Inggris Raya, hukum sipil Perancis, dan hukum sipil Mesir. Peradilan Kuwait tidak mengikuti prinsip syariah sepenuhnya. Namun, pengadilan syariah, yang berasal dari al-Quran dan hanya berlaku bagi orang-orang yang beragama Islam, dapat menangani masalah hukum keluarga.

Hukum Persaingan Usaha Perusahaan Luar Di Daerah Lampung

2023-12-12T08:42:03+00:00

Penelitian ini mengkaji aspek hukum persaingan usaha perusahaan luar di Daerah Lampung. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menganalisis dampak kehadiran perusahaan luar terhadap persaingan usaha lokal dan implikasinya terhadap ekonomi daerah. Metode penelitian ini mencakup analisis peraturan hukum terkait persaingan usaha, survei terhadap pelaku usaha lokal, dan studi kasus terhadap perusahaan-perusahaan luar yang beroperasi di daerah tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kehadiran perusahaan luar memberikan dampak signifikan terhadap dinamika persaingan usaha lokal. Meskipun membawa manfaat ekonomi tertentu, adanya perusahaan luar juga menimbulkan tantangan bagi pelaku usaha lokal dalam hal inovasi, daya saing, dan keberlanjutan usaha. Selain itu, penelitian ini mengidentifikasi beberapa kebijakan hukum yang dapat diperkuat untuk menjaga keseimbangan antara investasi perusahaan luar dan perlindungan kepentingan pelaku usaha lokal. Studi ini memberikan kontribusi pada pemahaman lebih lanjut tentang dinamika persaingan usaha di Daerah Lampung dan memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung pengembangan ekonomi daerah secara berkelanjutan. Implikasi penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar bagi pembuat kebijakan, akademisi, dan pelaku usaha dalam merancang strategi dan regulasi yang mendukung keberlanjutan pertumbuhan ekonomi daerah.

Evaluasi Laporan Keberlanjutan Sektor Perbankan Atas Standar Global Rerporting Initiative (GRI) 200: Pendekatan Analisis Konten

2024-02-28T05:14:18+00:00

Isu berkelanjutan semakin marak digaungkan di seluruh dunia. Terkait dengan hal tersebut, aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh berbagai organisasi perlu mempertimbangkan dampak lingkungan maupun sosial yang dihasilkan. Global Reporting Initiative (GRI) Standar 200 mencakup kerangka kerja yang digunakan perusahaan dalam melaporkan kinerja ekonomi dari perusahaan termasuk kaitannya dengan pembangunan berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konten-konten dalam laporan keberlanjutan perusahaan yang terkait dengan pengungkapan GRI 200 kinerja ekonomi. Penelitian ini menggunakan data berupa laporan keberlanjutan pada lima perusahaan sektor perbankan tahun 2022. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis berupa analisis konten. Secara umum, seluruh perusahaan yang dijadikan sampel telah menyajikan pengungkapan terkait GRI 200 kinerja keuangan. Namun demikian, tidak semua item pengungkapan yang ada dalam standar GRI 200 diungkapkan oleh perusahaan. Perusahaan maupun OJK selaku pembuat kebijakan pada sektor perbankan perlu lebih memfokuskan pada penerapan standar GRI agar laporan keberlanjutan dapat lebih berguna bagi pembaca dan pemangku kepentingan.

Pengaruh Sanitasi, Air Minum, Dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Reguler Terhadap Indeks Pembangunan Manusia

2024-01-22T13:25:27+00:00

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah salah satu indikator kunci untuk mengukur kesejahteraan suatu negara, termasuk Indonesia. Terdapat banyak faktor yang dapat mempengaruhi tingkat IPM. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pengaruh akses terhadap sanitasi, akses terhadap air minum, dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Reguler terhadap IPM. Penelitian ini menggunakan data cross section yang terdiri dari 34 provinsi di Indonesia periode tahun 2022. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akses sanitasi memadai dan realisasi dana alokasi fisik khusus reguler berpengaruh signifikan terhadap IPM, sedangkan akses terhadap air minum yang layak tidak berpengaruh signifikan terhadap IPM. Hal ini menunjukkan perlunya upaya peningkatan akses terhadap sanitasi yang layak guna meningkatkan kualitas pembangunan manusia di Indonesia. Selain itu, kerja sama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sangat diperlukan terutama dalam hal pengelolaan DAK fisik reguler sebagai instrumen kebijakan fiskal.