Legal analysis of VAT on foreclosed collateral: Tax Court decisions versus Finance Minister Regulation 41/2023
DOI:
https://doi.org/10.54957/educoretax.v6i10.2414Keywords:
Ability to pay, Foreclosed collateral, Legal certainty, Tax dispute, Value Added TaxAbstract
This study examines the legal implications of Tax Court decisions issued between 2018 and 2025 in disputes over Value Added Tax (VAT) on foreclosed collateral (Agunan yang Diambil Alih, AYDA) and assesses how those decisions are reflected in Minister of Finance Regulation (PMK) No. 41 of 2023. The study uses normative legal research with statutory, conceptual, and case approaches and draws on secondary legal materials, including 44 Tax Court decisions. Before PMK 41/2023, the absence of a specific technical rule led to recurring disputes over whether the disposal of AYDA was subject to VAT. The Tax Court generally set aside the tax authority's assessments, particularly where the disposal was treated as part of VAT-exempt financial services and no creditable input VAT arose when the collateral was acquired. PMK 41/2023 settles the classification issue at the regulatory level by expressly treating the transfer of AYDA as subject to VAT while applying a Specific Tax Base that produced an effective rate of 1.1 percent under the regime examined. The rule improves legal certainty regarding the taxable status of AYDA, but potential disputes may shift to administration and valuation, especially the determination of the collateral sale price in distressed auctions. More detailed implementing guidance is therefore needed to reduce future disputes.
References
Gunadi. (2013). Panduan komprehensif Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Bee Media Indonesia.
Kusuma, B., & Setiawan, I. (2024). Tinjauan yuridis penetapan Dasar Pengenaan Pajak berupa Besaran Tertentu pada transaksi khusus. Educoretax, 4(2), 155–168.
Nugroho, A., & Pratiwi, D. (2022). Kepastian hukum putusan Pengadilan Pajak dan implikasinya terhadap administrasi perpajakan. Educoretax, 2(4), 310–325.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41 Tahun 2023 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Agunan Yang Diambil Alih Oleh Kreditur Kepada Pembeli Agunan (2023).
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/POJK.03/2019 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum (2019).
Raharjo, F. A., & Hasnawati, H. (2023). Persepsi wajib pajak orang pribadi terkait wacana pengenaan pajak penghasilan terhadap objek natura/kenikmatan. Educoretax, 3(3), 173–191.
Santoso, Y., & Maulida, R. (2025). Asas ability to pay dan keadilan beban pajak pada penyelesaian kredit macet perbankan. Educoretax, 5(1), 45–60.
Saputro, H., & Setiawan, B. (2021). Upaya hukum wajib pajak terhadap surat keputusan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi. Educoretax, 1(1), 59–81.
Sidabutar, H. V. S. H. (2024). Analisis sengketa pajak atas perlakuan Pajak Pertambahan Nilai sehubungan dengan transaksi atas Agunan yang Diambil Alih (AYDA): Studi kasus Putusan Pengadilan Pajak tahun 2018–2022. Universitas Indonesia.
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-121/PJ/2010 Tentang Penegasan Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) Oleh Bank (2010).
Susanto, H. (2024). Implikasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41 Tahun 2023 terhadap kepatuhan wajib pajak bank konvensional dalam pelaporan PPN AYDA. Universitas Brawijaya.
Sutedi, A. (2011). Hukum pajak. Sinar Grafika.
Tambunan, D. (2020). Analisa hukum pengambilalihan aset debitur oleh bank melalui AYDA terhadap agunan berupa hak tanggungan yang dalam prosesnya debitur dinyatakan pailit. Universitas Indonesia.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 (1983).
Untung, H. B. (2000). Kredit perbankan di Indonesia. Andi Offset.
Wandani, F., & Wijaya, S. (2023). Pengenaan pajak pertambahan nilai terhadap transaksi digital game online di Indonesia. Educoretax, 3(2), 89–102.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2026 Adhy Kusuma Putra, Sujono Sujono
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
