Analisis Pasal 285 KUHP: Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pemerkosaan
DOI:
https://doi.org/10.54957/jolas.v4i4.816Kata Kunci:
Pemerkosaan, Perlindungan hukum, Tindak pidanaAbstrak
This Research aims to analyze the legal protection of victims of rape based on the provisions of Article 285 of the Criminal Code (KUHP). The research findings show that although Article 285 of the Criminal Code provides a legal basis for the protection of rape victims, its implementation is still faced with various challenges and obstacles, such as the lack of awareness of victims' rights, the slow legal process, and the lack of support for victims during the court process. The practical implication of this research is the need for reforms in the legal system and law enforcement in order to improve legal protection for victims of rape crimes. Policy recommendations include improving victims' access to support services, training for law enforcement to increase sensitivity to rape cases, and increasing sanctions for sex offenders. Further research is needed to better understand the challenges and solutions to legal protection for rape victims in Indonesia.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisis perlindungan hukum korban tindak pemerkosaan berdasarkan ketentuan Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Temuan penelitian menunjukkan meskipun Pasal 285 KUHP memberikan dasar hukum untuk perlindungan korban pemerkosaan, namun implementasinya masih dihadapkan pada berbagai tantangan dan kendala, seperti minimnya kesadaran akan hak-hak korban, lambatnya proses hukum, dan kurangnya dukungan bagi korban selama proses pengadilan. Implikasi praktis dari penelitian ini adalah perlunya reformasi dalam sistem hukum dan penegakan hukum agar dapat meningkatkan perlindungan hukum untuk korban tindak pidana pemerkosaan. Rekomendasi kebijakan termasuk peningkatan akses korban terhadap layanan dukungan, pelatihan bagi penegak hukum untuk meningkatkan sensitivitas terhadap kasus pemerkosaan, dan peningkatan sanksi bagi pelaku kejahatan seksual. Penelitian lanjutan diperlukan untuk lebih mendalam memahami tantangan dan solusi dalam perlindungan hukum bagi korban pemerkosaan di Indonesia.
Referensi
Al Ma’shumiyyah, M. C. (2023). Unveiling the Issues: Feminist Legal Theory’s Critique on Rape Formulation in Indonesia. Walisongo Law Review (Walrev), 5(2). https://doi.org/10.21580/walrev.2023.5.2.13555
Amrullah, S. (2020). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN. Jurnal Andi Djema, Jurnal Pendidikan, 3(1).
Baiyinit. (2023). Pertimbangan Hakim Atas Tindak Pidana Pemerkosaan Dengan Kekerasan Terhadap Perempuan Berdasarkan Pasal 285 KUHP. INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research, 3(4).
Dhea Ningrumsari, F., Azisa, N., & Heryani, W. (2022). PARADIGMA TEORI HUKUM FEMINIS TERHADAP PERATURAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI INDONESIA THE PARADIGM OF FEMINIST LEGAL THEORY TO LEGAL PROTECTION REGULATIONS FOR WOMEN AS VICTIMS OF SEXUAL VIOLENCE IN INDONESIA. Dalam Jurnal Ilmiah Living Law. E-ISSN (Vol. 14, Nomor 2). https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan,
Doortje, O. :, Turangan, D., Universitas, N., Ratulangi, S., & Hukum M A N A, F. (t.t.). Karya Ilmiah PENERAPAN PASAL 285 KUHP TENTANG PELAKU TINDAK PIDANA PERKOSAAN.
Kartika. (2021). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA . Jendela Informasi dan Gagasan Hukum, 9(2), 302–324.
Mulyani, M. S. (2021). Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Perkosaan Pasal 285 KUHP Dalam Persfektif Kepentingan Perempuan Korban. Universitas Sebelas Maret.
Ni Putu Priska Ratniasih. (2020). TANGGUNG JAWAB PELAKU TINDAK PIDANA PERKOSAAN SEBAGAI DELIK SUSILA BERDASARKAN PASAL 285 KUHP. e journal fakultas hukum unsrat, 9(Vol. 9 No. 1 (2020): Lex Crimen).
Novitasari, K. D., Widiati, I. A. P., & Laba, I. N. (2020). Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perkosaan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. Jurnal Analogi Hukum, 2(3), 388–392. https://doi.org/10.22225/ah.2.3.2501.388-392
Pratama, T. D. M., Dewi, A. A. S. L., & Karma, N. M. S. (2020). Tindak Pidana Pemerkosaan dalam Perspektif Perlindungan Hukum Perempuan. Jurnal Interpretasi Hukum, 1(2). https://doi.org/10.22225/juinhum.1.2.2463.191-196
Pratasis, S. O. (2014). IMPLEMENTASI TEORI KEADILAN KOMUTATIF TERHADAP PELAKU PEMERKOSAAN MENURUT PASAL 285 KUHP. Lex et Societatis, 2(5).
Setiawan, I. (2018). TINDAK PIDANA PERKOSAAN DALAM TINJAUAN HUKUM PIDANA INDONESIA. Jurnal Ilmiah Galuh Justisi, 6(2). https://doi.org/10.25157/jigj.v6i2.1716
Sholeh, abdul rahman. (2005). pendidkan agama dan pembangunan watak bangsa. Dalam History and role of Islamic religious education to support the characteristic development of the Indonesian people.
Slamet, S. (2015). POLITIK HUKUM PIDANA DALAM KEJAHATAN PERKOSAAN. Yustisia Jurnal Hukum, 4(2). https://doi.org/10.20961/yustisia.v4i2.8666
Unduhan
Diterbitkan
Cara Mengutip
Terbitan
Bagian
Lisensi
Hak Cipta (c) 2024 Asmak UI Hosnah, Silvia Maharani Iskandar Putri, Nashwa Salsabila
Artikel ini berlisensi Creative Commons Attribution 4.0 International License.
