Pengaruh Desentralisasi Fiskal dalam Pengentasan Kemiskinan dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Mediasi di Provinsi Papua

Shellenia Vitara Agatha; Beta Andri Anggiano Uliansyah

doi:10.54957/jurnalku.v1i3.30

Penulis

Shellenia Vitara Agatha PKN STAN
Beta Andri Anggiano Uliansyah Politeknik Keuangan Negara STAN

DOI:

https://doi.org/10.54957/jurnalku.v1i3.30

Kata Kunci:

Desentralisasi fiskal, Kemiskinan, Pertumbuhan ekonomi

Abstrak

Penanggulangan kemiskinan merupakan salah satu sasaran dalam pemerataan pembangunan dan keadilan. Provinsi Papua merupakan provinsi dengan tingkat kemiskinan sangat tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh desentralisasi fiskal (PAD, DAU, DAK, Dana Otonomi Khusus, dan belanja modal) terhadap kemiskinan dan peran pertumbuhan ekonomi dalam memediasi pengaruh tersebut. Penelitian ini dilakukan pada kabupaten/kota di Provinsi Papua selama 5 tahun yaitu 2015-2019 untuk tingkat kemiskinan dan 2014-2018 untuk variabel lainnya. Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan analisis regresi fixed effect dan analisis jalur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua variabel independen berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen. Secara parsial, DAU dan DAK berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi; Dana Otonomi Khusus berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi; PAD dan belanja modal berpengaruh negatif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi; DAU, DAK, dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan; Dana Otonomi Khusus dan belanja modal berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan; PAD berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan. Selain itu, hasil pengaruh tidak langsung menunjukkan bahwa DAU dan DAK berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi sebagai variabel mediasi, sedangkan Dana Otonomi Khusus berpengaruh negatif dan tidak signifikan, PAD berpengaruh positif dan tidak signifikan, belanja modal berpengaruh positif dan signifikan.

Kata kunci: desentralisasi fiskal, kemiskinan, pertumbuhan ekonomi.

Referensi

Anwar, A. R. D., Abdullah, M. F., & Hadi, S. (2018). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Otonomi Khusus dan Belanja Modal Terhadap PDRB di Kab/Kota Provinsi Papua. Jurnal Ilmu Ekonomi, 2(1), 1–13.

Aziz, N. L. L., Zuhro, R. S., Cahyono, H., Suryani, D., Aulia, D., & Maulana, Y. (2018). Pola Pengawasan Pengelolaan Dana Otonomi Khusus dan Istimewa: Perspektif Politik. Jurnal Penelitian Politik, 15(726), 81–96.

Badan Pemeriksa Keuangan. (2021). Pendapat BPK dalam Pengelolaan Dana Otonomi Khusus pada Provinsi Papua dan Papua Barat 2021.

Bahl, R. (2008). The Pillars of Fiscal Decentralization. CAF Working Papers. http://scioteca.caf.com/handle/123456789/257

Dewi, N. W. R., & Suputra, I. D. G. D. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, 1(1), 1745–1773.

Eviews. (2017). Eviews 10 User’s Guide II. IHS Global Inc.

Fitriyanti, N. I., & Handayani, H. R. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Belanja Daerah terhadap Tingkat Kemiskinan (Studi Kasus 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2016). Diponegoro Journal of Economics, 9, 79–90.

Gujarati, D. N. (2004). Basic Econometrics Fourt (4th ed.). McGrow-Hills Companies.

Gunantara, P. C., & Dwirandra, A. A. N. B. (2014). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum pada Pertumbuhan Ekonomi dengan Belanja Modal sebagai Variabel Pemoderasi di Bali. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, 3, 529–546.

Jolianis. (2016). Analisis Pengaruh PAD, DAU, dan DAK terhadap Kemiskinan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Intervening. Economica, 4(2), 192–209. https://doi.org/10.22202/economica.2016.v4.i2.633

Juliarini, A. (2020). Komparasi Penerimaan Pajak Daerah Kota dan Kabupaten di Indonesia Setelah Berlakunya Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jurnal BPPK : Badan Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan, 13(2), 1–10. https://doi.org/10.48108/jurnalbppk.v13i2.227

Kadafi, M., & Murtala. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Aceh Periode 2010-2017. Jurnal Ekonomi Regional Unimal, 3(2), 23–31. https://doi.org/https://doi.org/10.29103/jeru.v3i2.3203

Kadji, Y. (2012). Kemiskinan dan Konsep Teoritisnya. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UNG.

Kementerian Keuangan. (2020). Nota Keuangan beserta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2020.

Kementerian PPN/Bappenas. (2018). Analisis Wilayah dengan Kemiskinan Tinggi. Kedeputian Bidang Kependudukan Dan Ketenagakerjaan Kementerian PPN/Bappenas, 10.

Kusumawati, L., & Wiksuana, I. G. B. (2018). Pengaruh Pendapatan Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Wilayah Sarbagita Provinsi Bali. E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana, 7(5), 2592. https://doi.org/10.24843/ejmunud.2018.v07.i05.p12

Kuznets, S. (1973). Modern Economic Growth : Findings and Reflections. American Economic Association, 63(3), 247–258.

Mankiw, N. G. (2016). Macroeconomics (9th ed.). Worth Publishers.

Mediyanti, S. (2019). Analisis Dampak Penggunaan Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Aceh. Jurnal Ilmu Manajemen, 7(1), 56–60.

Muliadi, M., & Amri, K. (2019). Penerimaan Zakat dan Penurunan Kemiskinan di Aceh: Peran Dana Otonomi Khusus sebagai Pemoderasi. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 5(3), 231–244.

Nurhidayah, T., & Hendikawati, P. (2018). Pengaruh Realisasi APBD Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan dengan Statistical Mediation Analysis. Jurnal Mipa, 41(2), 111–120.

Nurkse, R. (1971). The Theory of Development and the Idea of Balanced Growth. Palgrave Macmillan, 115–128. https://doi.org/10.1007/978-1-349-15452-4_9

Nurwati, N. (2008). Kemiskinan : Model Pengukuran, Permasalahan dan Alternatif Kebijakan. Jurnal Kependudukan Padjadjaran, 10(1), 1–11.

Oates, W. E. (1999). An Essay on Fiscal Federalism. Journal of Economic Literature, XXXVII, 1120–1149.

Putro, P. B. W., Mintarti, S., & Wijaya, A. (2017). Analisis Determinasi Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan. Inovasi, 13(2), 121–126.

Qomariyah, N., Suharno, S., & Priyarsono, D. S. (2016). Dampak Transfer Fiskal dan Belanja Modal Pemerintah Daerah terhadap Perekonomian Sektoral, Ketimpangan dan Kemiskinan di Indonesia. Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Pembangunan, 5(2), 45–67.

Safitri, H., & Saleh, M. (2020). Pengaruh Belanja Modal, Belaja Non Modal, Penanaman Modal Asing, dan Penanaman Modal Dalam Negeri terhadap Kemiskinan Kalimantan Selatan (Effects of Capital Expenditure, Non-Capital Expenditure, Foreign Investment, and Domestic Investment on Poverty Rate . Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Pembangunan, 3(1), 229–242.

Sepulveda, C. F., & Martinez-Vazquez, J. (2011). The Consequences of Fiscal Decentralization on Poverty and Income Equality. Environment and Planning C: Government and Policy, 29(2), 321–343. https://doi.org/10.1068/c1033r

Sidik, M. (2002a). Optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Rangka Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah. Acara Orasi Ilmiah, April, 1–14.

Sidik, M. (2002b). Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah sebagai Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal (Antara Teori dan Aplikasinya di Indonesia). Seminar Setahun Implementasi Kebijaksanaan Otonomi Daerah Di Indonesia.

Siregar, O. K., & Ramadhan, P. A. (2020). Pengaruh Belanja Daerah, Pendapatan Asli Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kemiskinan pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Sumatera Utara. Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Publik, 11(2), 1–13.

Soleh, A. (2015). Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan di Indonesia. Ekombis Review: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis, 2(2), 197–209. https://doi.org/10.37676/ekombis.v2i2.15

Sudewi, N. N. A., & Wirathi, I. G. A. P. (2013). Pengaruh Desentralisasi Fiskal dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kemiskinan Provinsi Bali. E-Jurnal EP Unud, 2(3), 135–141.

Susanto, E., & Marhamah. (2016). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah dengan Belanja Daerah sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris pada 29 Kabupaten dan 9 Kota di Jawa Timur). Jurnal STIE Semarang, 8(1), 87–105.

Suwandika, P. E., & Yasa, I. N. M. (2015). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Investasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Pengangguran di Provinsi Bali. E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana, 4(7), 794–810.

Syadullah, M., & Setyawan, D. (2020). The impact of Infrastructure Spending on Economic Growth: A Case Study of Indonesia. Communications - Scientific Letters of the University of Zilina, 23(3), A184–A192. https://doi.org/10.26552/COM.C.2021.3.A184-A192

Vo, D. H. (2010). The Economics of Fiscal Decentralization. Journal of Economic Surveys, 24(4), 657–679. https://doi.org/10.1111/j.1467-6419.2009.00600.x

Widianto, A., Utami, E. U. S., & Nurmansyah, A. L. (2016). Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Kemiskinan (Studi Kasus Pada Kota Tegal). Journal Research Accounting Politeknik Tegal, 5(2), 170–176. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30591/monex.v5i2.417

Badan Pusat Statistik. (n.d.-a). Angka Harapan Hidup (AHH) Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin (Tahun), 2018-2020. Diakses tanggal 16 Juli 2021, dari https://www.bps.go.id/indicator/40/501/1/angka-harapan-hidup-ahh-menurut-provinsi-dan-jenis-kelamin.html

Badan Pusat Statistik. (n.d.-b). Indeks Kemahalan Konstruksi 2017-2019. Diakses tanggal 20 April 2021, dari https://www.bps.go.id/indicator/4/128/1/indeks-kemahalan-konstruksi.html

Badan Pusat Statistik. (n.d.-c). Kemiskinan dan Ketimpangan. Diakses tanggal 24 April 2021, dari https://www.bps.go.id/subject/23/kemiskinan-dan-ketimpangan.html#:~:text=Konsep%20%3A,yang%20diukur%20dari%20sisi%20pengeluaran

Badan Pusat Statistik. (n.d.-d). Pertumbuhan Ekonomi. Diakses tanggal 24 April 2021, dari https://sirusa.bps.go.id/sirusa/index.php/variabel/1435#:~:text=Perkembangan%20produksi%20barang%20dan%20jasa,PDRB%20atas%20dasar%20harga%20konstan.

Badan Pusat Statistik. (n.d.-e). Rata-rata Lama Sekolah (Tahun), 2017-2018. Diakses tanggal 16 Juli 2021, dari https://www.bps.go.id/indicator/26/415/2/-metode-baru-rata-rata-lama-sekolah.html

Badan Pusat Statistik. (2020). Berita Resmi Statistik : Persentase Penduduk Miskin September 2019 turun menjadi 9,22 persen. Diakses tanggal 20 April 2021, dari https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/01/15/1743/persentase-penduduk-miskin-september-2019-turun-menjadi-9-22-persen.html#:~:text=Garis%20Kemiskinan%20pada%20September%202019,(26%2C25%20persen).

Badan Pusat Statistik Provinsi Papua. (2019a). Indikator Kesejahteraan Rakyat Provinsi Papua 2018/2019.

Badan Pusat Statistik Provinsi Papua. (2019b). Provinsi Papua dalam Angka 2019.

Badan Pusat Statistik Provinsi Papua. (2020a). Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota (Persen), 2018-2020. Diakses tanggal 20 April 2021, dari https://papua.bps.go.id/indicator/23/45/1/persentase-penduduk-miskin-menurut-kabupaten-kota.html

Badan Pusat Statistik Provinsi Papua.(2020b). Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota (Persen), 2018-2020. Diakses tanggal 20 April 2021, dari https://papua.bps.go.id/indicator/23/45/1/persentase-penduduk-miskin-menurut-kabupaten-kota.html

BBC News Indonesia. (12 Desember 2018). Proyek Infrastruktur Diklaim Masif, Tenaga Kerja Papua yang Terserap Tetap Minim. BBC News Indonesia. https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-46530099

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (2017). Kebijakan Dana Perimbangan: Evaluasi 2016 dan Pelaksanaan 2017. http://www.djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2017/03/Bahan-Direktur-Daper.pdf.

United Nations. (2018). The 17 Goals. Diakses tanggal 20 April 20 2021, dari https://sdgs.un.org/goals