Pengaruh Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Dan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terhadap Opini Audit

Yudha Rahmat Ageng; Fadlil Usman

doi:10.54957/jurnalku.v3i4.597

Penulis

Yudha Rahmat Ageng Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
Fadlil Usman Politeknik Keuangan Negara STAN

DOI:

https://doi.org/10.54957/jurnalku.v3i4.597

Kata Kunci:

Kapabilitas APIP, Maturitas SPIP, Opini Audit

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kemampuan APIP dan kematangan SPIP terhadap opini audit pada LKPD. Penelitian dilakukan terhadap seluruh pemerintah daerah di Indonesia yang sampai dengan saat penelitian ini dilakukan, telah memperoleh opini audit terhadap LKPD periode tahun 2020 dan 2021 serta memiliki tingkat kapabilitas APIP dan tingkat maturitas SPIP. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode analisis regresi logistik biner untuk menganalisis data yang diperoleh. Populasi dan sampel penelitian yang digunakan adalah 541 pemerintah provinsi/kabupaten/kota di Indonesia pada tahun 2020 dan 2021. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari IHPS BPK semester I tahun 2022, dan Laporan Kinerja BPKP tahun 2020 dan 2021. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kapabilitas APIP dan maturitas SPIP secara parsial berpengaruh signifikan positif terhadap opini audit atas LKPD yang dikeluarkan oleh BPK. Berdasarkan hasil penelitian maka disarankan kepada pemerintah daerah dan BPKP selaku instansi pembina APIP dan SPIP untuk saling membangun sinergi dalam meningkatkan kualitas akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah khususnya dalam penyusunan laporan keuangan.

Referensi

Agustiawan, N. T., & Rasmini, N. K. (2016). Pengaruh sistem berbasis akrual, TI, dan SPIP pada kualitas laporan keuangan dengan kompetensi SDM sebagai moderasi. E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, 10(5), 3475-3500.

Badan Pengawasan Keuangan. (2022). Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2022.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. (2015). Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. (2021). Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penialaian Kapabilitas APIP pada Kementerian, Lembaga, dan Daerah.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. (2022). Laporan Kinerja BPKP Tahun 2021.

Bratakusumah, D. S. (2001). Otonomi Penyelenggaraaan Pemerintahan Daerah. Gramedia Pustaka Utama.

Brigham, E. F., Gapenski, L. C., & Daves, P. R. (1999). Intermediate Financial Management. The Dryden Press.

Darmadi, H. (2011). Metode Penelitian Pendidikan (2nd ed.). Alfabeta.

Elcaputera, A. (2021). Kewenangan pengawasan pemerintah provinsi terhadap penyelenggaraan pemerintahan kabupaten/kota berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Al Imarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam, 6(1), 22-38.

Elmaleh, M. S. (2006). The Reliability and Accuracy of Financial Statements.

Fajri, N. (2018). Analisis Hubungan Tingkat Kapabilitas Aparat Pengawasan Instansi Pemerintah (APIP) dengan Kualitas Pengelolaan Keuangan (Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada).

Ghozali, I. (2018). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25 Edisi 9. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Hanum, Z., & Ultari, W. (2019). Analisis Sistem Pengendalian Intern Penerimaan Pajak Reklame. In Prosiding Seminar Nasional USM (Vol. 2, No. 1, pp. 342-357).

Indonesia, P. R. (2008). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Indonesia, P. R. (2014). Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 tentang Peningkatan Kualitas Sistem Pengendalian Intern dan Keandalan Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan Intern.

Indonesia, P. R. (2019). Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Indonesia, R. (2003). Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Indonesia, R. (2004). Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. Journal of financial economics, 3(4), 305-360.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. (2008). Peraturan Menteri Nomor 220 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya.

Kementerian Dalam Negeri. (2018). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrual.

Kalbuadi, K. H. P. (2020). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan dengan Moderasi Kapabilitas APIP (Persepsi ASN Pemerintah Kota Salatiga).

Maulida, R. W. A. (2017). Analisis pengaruh maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Kapabilitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) terhadap Opini Laporan Keuangan (Doctoral dissertation, Universitas Jenderal Soedirman).

Mutiara, R., Masnila, N., & Nurhasanah, N. (2022). Pengaruh Kelemahan Sistem Pengendalian Intern, Ketidakpatuhan pada Perundang-Undangan dan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Terhadap Opini Audit Pemerintah Daerah. Jurnal Ilmiah Social Teknik, 4(2), 94-110. https://doi.org/10.59261/jequi.v4i2.99

Peni, J. P. (2017). Pengaruh Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dan Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut terhadap Opini Audit Laporan Keuangan Pemda di Indonesia.

Sahir, S. H. (2021). Metodologi penelitian. KBM Indonesia.

Setiana, N. D., & Yuliani, N. L. (2017). Pengaruh pemahaman dan peran perangkat desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. In The 6th University Research Colloquium (pp. 205-210).

Septilestari, D., Maharani B., & Agustini A. T. (2018). Analisis pengaruh pengungkapan, transaksi dan saldo pihak berelasi terhadap harga saham sektor keuangan di BEI. Jurnal Akuntansi Universitas Jember, 16(1), 13-29. https://doi.org/10.19184/jauj.v16i1.8308

Sudarmanto, E., Kuswandi, S., Rahmawati, I., Krisnawati, L., Krisnawati, A., Peranginangin, A. M., Widijanto, H., Yendrianof, D., Arfandi, S. N., & Purba, B. (2022). Audit Internal. Yayasan Kita Menulis.

Sugiyono. (2008). Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D. Alfabeta.

Sugiyono. (2017). Statistika Untuk Penelitian. Alfabeta.

Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Pendidikan. Alfabeta.

Sukmadinata, N. S. (2007). Metode Penelitian Pendidikan. PT Remaja Rosdakarya Offset.

Sunarso, H. S., & SH, M. (2023). Hukum pemerintahan daerah di Indonesia. Sinar Grafika.

Suprianto (2018). Pengaruh tingkat kapabilitas APIP dan tingkat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK terhadap opini BPK pada Kementerian dan Lembaga di Pemerintah Pusat tahun 2016.

Supriyono, R. A. (2018). Akuntansi keperilakuan. Ugm Press.

Wulandari, I., & Bandi, B. (2015). Pengaruh E-Government, Kapabilitas APIP dan Persentasi Penyelesaian Tindak Lanjut terhadap Opini Audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia. Jurnal Akuntansi dan Bisnis, 15(2), 148-157. http://dx.doi.org/10.20961/jab.v15i2.184

Wolk, et al. (2013). Signaling, Agency Theory, Accounting Policy Choice. Accounting and Business Research. 18 (69): 47-5