Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dan Indeks Persepsi Korupsi : A Preliminary Study

Virginasari Wini Elkagiani; Puji Wibowo

doi:10.54957/jurnalku.v1i3.31

Authors

Virginasari Wini Elkagiani Setjen Kementerian Dalam Negeri
Puji Wibowo Politeknik Keuangan Negara STAN

DOI:

https://doi.org/10.54957/jurnalku.v1i3.31

Keywords:

Indeks persepsi korupsi, Laporan keuangan, Pemrintah daerah

Abstract

The regional authority to manage its own finances often results in acts of abuse of authority that lead to corruption. There is a possibility caused by the quality of local government financial statements disclosures is not yet good. This study aims to examine the relationship between the local government financial statements disclosure level with the corruption perception index. The research population used in this study were cities that were surveyed for corruption perceptions in 2015 and 2017, which are: Medan; Padang; Pekanbaru; Bandung; Semarang; Surabaya; Pontianak; Banjarmasin; Balikpapan; Manado; and Makassar. The results of this study show that regions with a low corruption index tend to have high levels of disclosure. This happens because the public is not always be able to monitor the behavior of government officials and there is a possibility that the financial statements are modified by some unscrupulous individuals to make it get unqualified opinion.

Kewenangan daerah dalam mengelola keuangannya sendiri sering kali menimbulkan tindak penyalahgunaan kekuasaan yang berujung pada korupsi. Ada kemungkinan hal tersebut disebabkan karena kualitas pengungkapan laporan keuangan daerah yang belum baik. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti hubungan tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah dengan indeks persepsi korupsi. Populasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kota-kota yang menjadi survei persepsi korupsi tahun 2015 dan 2017, yaitu: Medan; Padang; Pekanbaru; Bandung; Semarang; Surabaya; Pontianak; Banjarmasin; Balikpapan; Manado; dan Makassar. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa daerah yang memiliki Indeks Persepsi Korupsi rendah cenderung memiliki tingkat pengungkapan tinggi. Hal ini terjadi karena masyarakat tidak selalu bisa mengawasi perilaku pejabat pemerintah dan ada kemungkinan laporan keuangan dimodifikasi oleh oknum agar mendapat opini wajar

References

Ackerman, Susan Rose. (1997). Corruption: Causes, Consequences and Cures. Asia-Pacific Development Journal, Vol. 7, No. 2: 33-58.

Agyei-Mensah, Ben Kwame dan Samuel Buertey. (2017). The Effect of Corruption and Culture on Corporate Social Performance: An Empirical Study. Social Responsibility Journal, Vol. 15 No. 8: 1071-1086.

Badan Pusat Statistik. (2019). Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota di Indonesia tahun 2014—2018. Jakarta: CV. Josevindo.

Badan Pemeriksa Keuangan. (2016). Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2016.Jakarta: Badan Pemeriksa Keuangan.

Badan Pemeriksa Keuangan. (2018). Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2018. Jakarta: Badan Pemeriksa Keuangan.

Bergman, M., & Lane, J. E. (1990). Public policy in a principal-agent framework. Journal of Theoretical Politics, 2(3), 339-352.

Cressey, Donald R. (1950). The Criminal Violation of Financial Trust. American Sociological Review, Vol. 15 No.6: 738—743.

Gilardi, Fabrizio. (2001). “Principal- Agent Models Go to Europe: Independent Regulatory Agencies as Ultimate Step of Delegation”. Makalah. Dalam ECPR General Conference di Canterbury (UK), 6—8 September.

Hilmi, Amiruddin Zul dan Dwi Martani. (2012). “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi”. Prosiding. Simposium Nasional Akuntansi XV.

Isgiyata, Jaka, Indayani, dan Eko Budiyoni. (2018). Studi Tentang Teori Gone dan Pengaruhnya Terhadap Fraud Dengan Idealisme Pimpinan Sebagai Variabel Moderasi: Studi Pada Pengadaan Barang/Jasa di Pemerintahan. Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis, Vol. 5 No. 1:31—42.

Jannah, Fitrotul. (2017). “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah” (Studi Pada Kabupaten dan Kota Se Jawa Tengah 2012- 2015). Skripsi. Semarang: Fakultas Ekonomi, UNISSULA

Jensen, Michael C. dan William H. Meckling. 1976. Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure” Journal of Financial Economics, Vol. 3 No. 4: 305—360.

Komite Standar Akuntansi Pemerintah. (2019). Standar Akuntansi Pemerintah.

Lesmana, Sigit Indra. (2010). “Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Pengungkapan Wajib di Indonesia”. Tesis. Surakarta: Fakultas Ekonomi, Universitas Sebelas Maret.

Maulana, Candra dan Bestari Dwi Handayani. (2015). Pengaruh Karakteristik, Kompleksitas Pemerintahan dan Temuan Audit Terhadap Tingkat Pengungkapan Wajib LKPD. Accounting Analysis Journal, Vol. 4 No. 4:1-11.

Mazzi, Francesco (2017). The effect of corruption and culture on mandatory disclosure compliance levels: goodwill reporting in Europe. Journal of International Accounting, Auditing and Taxation, 31:52-73.

Priharjanto, Akhmad dan Yusniar Yulianan Wardani. (2017). “Pengaruh Temuan, Tingkat Penyimpangan, Opini Audit, dan Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi di Indonesia”. Dalam Info Artha, Vol. 1 No.1 : 97—110.

Rini dan Adharini Sarah. (2014). Opini Audit dan Pengungkapan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Serta Kaitannya dengan Korupsi di Indonesia”. Jurnal Etikonomi, Vol. 13 No. 1:1-20.

Rini, Rini dan Liska Damiati. (2017). Analisis Hasil Audit Pemerintahan dan Tingkat Korupsi Pemerintahan Provinsi di Indonesia. Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis, Vol. 4 No. 1: 73-90.

Susanto, Azhar dan Meiryani. (2019). Full Disclosure in Financial Reporting. International Journal of Scientific & Technology Research, Volume 8, Issue 06, June.

Sari, Adelia Pramita, Dwi Martani, dan Dyah Setyaningrum. (2015). Pengaruh Temuan Audit, Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dan Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Opini Audit Melalui Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga."Prosiding. Simposium Nasional Akuntansi XVIII.

Sari, Pertamaya dan Nurul Hutami Ningsih. (2018). Pengaruh Jumlah Penduduk Terhadap Belanja Modal Melalui PAD, DAU , dan DAK Sebagai Variabel Intervening. Jurnal Penelitian dan Pengembangan Akuntansi, Vol. 12 No. 2: 99-112.

Singleton, T.W. dan A.J Singleton. (2010). Fraud Auditing and Forensic Accounting Fouth Edition. New Jersey: Willey.

Syaukani, Afan Gaffar dan M. Rayaas Rasyid. (2003). Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Wolfe, David T. dan Hermanson, Dana R.. (2004). The Fraud Diamond: Considering the Four Elements of Fraud. The CPA Journal. Vol. 74 No.12: 38—42.

.