Simulasi Perhitungan Analisis Standar Belanja Sebagai Dasar Penyusunan RKA-SKPD Pada Pemerintah Kabupaten Banyuasin
DOI:
https://doi.org/10.54957/jurnalku.v2i4.312Keywords:
Analisis Standar Belanja, Kewajaran Anggaran, Pemborosan Anggaran, Perilaku BelanjaAbstract
Analisis Standar Belanja (ASB) merupakan pedoman yang digunakan untuk menganalisis kewajaran biaya dari anggaran belanja program atau kegiatan yang dilakukan oleh SKPD dalam satu tahun anggaran. Penggunaan ASB ini ditujukan agar APBD yang disusun memperhatikan asas umum pengelolaan keuangan daerah yaitu keadilan, kepatutan, dan manfaat bagi masyarakat. Tujuan penelitian ini untuk melakukan simulasi dalam menyusun ASB untuk kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuasin, karena APBD TA 2015 menggambarkan ketimpangan anggaran antar SKPD pada kegiatan penyusunan laporan keuangan SKPD. Perhitungan ASB dilakukan dengan pendekatan perilaku belanja, metode pemilahan perilaku biaya dilakukan dengan metode kuadrat terkecil. Hasil simulasi menunjukkan terdapat satu kegiatan yang overfinance dikarenakan melebihi batas atas belanja, sedangkan anggaran belanja kegiatan penyusunan laporan keuangan SKPD lain berada pada kategori wajar meskipun tidak berada pada titik ideal.
References
Ahmad, A. W., Misra, F., & Rosalina, E. (2013). Penyusunan Analisis Standar Belanja Sebagai Pedoman Penerapan Value For Money dalam Penganggaran pada Pemerintah Daerah: Kasus Belanja Kegiatan Pelatihan. Prosiding Simposium Nasional Akuntansi Vokasi Ke-2, 96–111.
Caamaño-Alegre, J., Lago-Peñas, S., Reyes-Santias, F., & Santiago-Boubeta, A. (2013). Budget Transparency in Local Governments: An Empirical Analysis. Local Government Studies, 39(2), 182–207. https://doi.org/10.1080/03003930.2012.693075
Cahyono, T. (2014). Perancangan Basis Data Sistem Informasi Perhitungan ASB (Analisis Standar Belanja) Pemerintahan Daerah. Jurnal Telematika, 7(2), 60–73.
Darmayasa, I. N. (2013). Analisis Standar Belanja (ASB) untuk Mencapai Penganggaran Berbasis Kinerja pada Kabupaten Jembrana. Prosiding Simposium Nasional Akuntansi Vokasi Ke-2, 154–166.
DJPK. (2013). Manajemen Belanja Daerah. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
Hansen, D. R., & Mowen, M. M. (2000). Manajemen Biaya. Penerbit Salemba Empat Jakarta.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (2005).
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, (2006).
Mardiasmo. (2009). Akuntansi Sektor Publik. Penerbit Andi.
PSEKP. (2009). Analisis Standar Belanja Dalam Perencanaan dan Penganggaran. Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik (PSEKP) UGM.
Putra, R. P. (2012). Evaluasi Penganggaran Keuangan Daerah Dengan Analisis Standar Belanja Tahun Anggaran 2010 (Studi Kasus: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi). Universitas Sebelas Maret.
Schaeffer, M., & Yilmaz, S. (2008). Strengthening Local Government Budgeting and Accountability. 21(November 2008). https://www.sabin.org/sites/sabin.org/files/restricted/Schaeffer_Yilmaz_localbudget__08.pdf
Simamora, H. (2002). Akuntansi Manajemen (II). UPP AMP YKPN.
Suwandi, M. (2011). Penyusunan Analisis Standar Belanja Melalui Pendekatan Regresi Sederhana Dalam Menyusun Anggaran. Universitas Islam Negeri Alauddin.
Syafis, K. S. (2015). Evaluasi Kewajaran Pembelanjaan Daerah Dengan Menggunakan Analisis Standar Belanja (Studi Pada Pemerintah Kota Jambi). Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2022 Lukman Nur Hakim, Andy Prasetiawan Hamzah

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.








