Menutup celah korupsi: Evaluasi pengawasan APIP dalam pengelolaan dana desa di Indonesia

Taufik Nasrudin; Amrie Firmansyah

doi:10.54957/akuntansiku.v3i4.1173

Authors

Taufik Nasrudin Universitas Trisakti
Amrie Firmansyah Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

DOI:

https://doi.org/10.54957/akuntansiku.v3i4.1173

Keywords:

Dana Desa, Korupsi, Pengawasan

Abstract

Pengelolaan Dana Desa di Indonesia merupakan upaya strategis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan di tingkat desa. Namun, peningkatan alokasi dana setiap tahunnya menimbulkan risiko penyelewengan, seperti yang telah diidentifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) terhadap pengelolaan Dana Desa, khususnya dalam mencegah korupsi. Penelitian menggunakan pendekatan scoping review untuk memetakan literatur terkait pengawasan Dana Desa oleh APIP, serta mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi efektivitas pengawasan. Hasil studi menunjukkan bahwa meskipun APIP berperan sebagai lapisan ketiga dalam Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), pengawasan masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya standar operasional prosedur (SOP), serta keterlambatan penyampaian data dari aparatur desa. Selain itu, pengawasan yang belum berbasis risiko dan penggunaan teknologi yang masih minim menjadi tantangan utama dalam mendeteksi dan mencegah penyelewengan Dana Desa. Penelitian ini memberikan rekomendasi bagi pemerintah dan APIP untuk meningkatkan kapasitas pengawasan melalui penerapan pengawasan berbasis risiko, penyusunan SOP, serta pemanfaatan teknologi digital untuk memantau pengelolaan Dana Desa secara real-time. Dengan demikian, diharapkan pengelolaan Dana Desa dapat lebih akuntabel dan transparan, sehingga tujuan pembangunan desa dapat tercapai secara efektif.

References

Dewi, L. P., Sunaryo, K., & Yulianti, R. (2022). Pengaruh kompetensi aparatur, moralitas individu, budaya organisasi, praktik akuntabilitas, dan whistleblowing terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan dana desa (studi empiris pada desa di Kecamatan Prambanan, Klaten). Jurnal Akuntansi Trisakti, 9(2), 327–340. https://doi.org/10.25105/jat.v9i2.13870

Dewi, R. (2023). Pengaruh pengalaman kerja, independensi, objektivitas dan motivasi terhadap kualitas hasil pemeriksaan apip dilingkungan inspektorat Kabupaten Agam. Jurnal Valuasi: Jurnal Ilmiah Ilmu Manajemen Dan Kewirausahaan, 3(1), 545–559. https://doi.org/10.46306/vls.v3i1

Dudy, A. A., & Ashady, S. (2023). Peran APIP dalam penegakan tindak pidana korupsi terhadap hasil audit penyalahgunaan wewenang. JISIP :Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan, 7(2), 1711–1717. https://doi.org/10.58258/jisip.v7i1.5018

Hariri, A., & Stansyah, D. (2023). Existence of the government internal supervisory inspectorate (APIP) as an internal supervisor of local government. Law and Justice, 8(2), 165–175. https://doi.org/10.23917/laj.v8i2.2284

Herlinda, D., Nielwaty, E., & Marlinda, P. (2021). Pengawasan inspektorat dalam penggunaan dana desa di Kampung Tanjung Kuras Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak. Jurnal Administrasi Politik Dan Sosial, 2(3), 135–143. https://doi.org/10.46730/japs.v

Kemendesa.go.id. (2024). Rekap dana desa nasional tahun 2023. https://sid.kemendesa.go.id/village-fund

kpk.go.id. (2023). Kenali berbagai modus korupsi di sektor desa. https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20230821-kenali-berbagai-modus-korupsi-di-sektor-desa

Kurniawan, R., Junaidi, J., & Muhammad, M. (2020). Analysis of village fund supervision in Gampong Geulumpang Tujoh, Matangkuli District (Study at the Inspectorate of North Aceh Regency). Transparansi : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi, 3(2), 101–108. https://doi.org/10.31334/transparansi.v3i2.1139

Mustaufiq, M., Sultan, L., Ridwan, M. S., & Hasan, H. (2024). The supervision of the internal government internal supervisory apparatus (APIP) on the abuse of authority in governmental positions in Jeneponto Regency. Anayasa: Journal of Legal Studies, 2(1), 56–74. https://doi.org/10.61397/ays.v2i1.192

Peraturan Menteri Dalam Negeri. (2018). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. https://peraturan.bpk.go.id/Details/139714/permendagri-no-20-tahun-2018

Peraturan Pemerintah RI. (2008). Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. https://peraturan.bpk.go.id/Details/4876

Rifa’i, B. (2023). Kades Lontar Serang pakai uang korupsi dana desa untuk biaya karaoke. https://news.detik.com/berita/d-7012728/kades-lontar-serang-pakai-uang-korupsi-dana-desa-untuk-biaya-karaoke

Rifa’i, B. (2024). Vonis banding kades terdakwa korupsi dana desa di Serang tetap 5 tahun bui. https://news.detik.com/berita/d-7137624/vonis-banding-kades-terdakwa-korupsi-dana-desa-di-serang-tetap-5-tahun-bui

Saragih, R., & Kuntadi, C. (2023). Faktor-faktor yang mempengaruhi kapabilitas APIP: kompetensi, pengalaman audit dan dukungan manajemen. Jurnal Manajemen, Akuntansi, Dan Logistik, 1(1), 144–153. https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/3860685

Siagian, M., & Rahmani, N. A. B. (2022). Analisis peran inspektorat dalam pengawasan dana desa di Kabupaten Deli Serdang. Journal of Indonesian Management, 2(2), 325–328. https://doi.org/10.53697/jim.v2i2.691

Sugito, W., Ardiansah, A., & Fahmi, S. (2023). Pengawasan penggunaan dana desa di Kabupaten Indragiri Hilir. Selodang Mayang: Jurnal Ilmiah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir, 9(2), 111–122. https://doi.org/10.47521/selodangmayang.v9i2.301