Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah RI (SIPD RI) Dalam Proses Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Daerah Pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar

Rizal Nur  Arif; Amrie Firmansyah

doi:10.54957/akuntansiku.v3i1.630

Authors

Rizal Nur Arif Politeknik Keuangan Negara STAN
Amrie Firmansyah Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

DOI:

https://doi.org/10.54957/akuntansiku.v3i1.630

Keywords:

Pelaporan Keuangan, Pemerintah Daerah, Sistem Informasi

Abstract

Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) yang memadai dengan ditunjang teknologi informasi yang terintegrasi mulai dari proses perencanaan dan penganggaran sampai dengan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah. Oleh karena itu, Kementerian Dalam Negeri menciptakan aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) yang telah berkembang dengan versi terakhir SIPD RI. SIPD RI akan diwajibkan penggunaannya untuk seluruh pemerintah daerah di Indonesia mulai Tahun Anggaran (TA) 2024. Pada TA 2023, Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Karanganyar belum mengimplementasikan aplikasi SIPD RI sepenuhnya pada proses akuntansi dan pelaporan keuangan daerah, melainkan masih menggunakan aplikasi SIMDA/FMIS buatan BPKP. Sedangkan mulai TA 2024, BPKP akan menutup layanan SIMDA/FMIS tersebut. Oleh karena itu, BKD Kabupaten Karanganyar harus segera mempersiapkan diri agar dapat melaksanakan kebijakan implementasi aplikasi SIPD RI pada TA 2024. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana gambaran umum SIPD RI, mengetahui proses akuntansi dan pelaporan keuangan daerah yang telah dilaksanakan oleh BKD Kabupaten Karanganyar, dan mengetahui kesiapan BKD Kabupaten Karanganyar dalam mengimplementasikan SIPD RI pada TA 2024. Penelitian menggunakan teori A Model of the Policy Implementation dengan metode penelitian kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan disimpulkan bahwa BKD Kabupaten Karanganyar belum menggunakan SIPD RI dalam proses akuntansi dan pelaporan keuangan daerahnya. Namun untuk TA 2024, BKD Kabupaten Karanganyar tergolong siap secara memadai untuk mengimplementasikan kebijakan SIPD RI karena dari enam aspek, lima aspek telah terpenuhi dengan baik. Penelitian berkontribusi dalam meningkatkan literatur implementasi SIPD pada pemerintah daerah di Indonesia.

References

Adisi, C. A., & Sadad, A. (2022). Efektivitas program sistem informasi pemerintah daerah (SIPD) pada Kantor BPKAD Kabupaten Indragiri Hulu. Jurnal Hukum, Politik, Dan Ilmu Sosial (JHPIS), 1(3), 150–164. https://doi.org/10.55606/jhpis.v1i2.581

Andhayani, A. (2023). Sistem informasi pemerintahan daerah: e-budgeting untuk mewujudkan akuntabilitas pemerintah daerah. Jurnal Riset Dan Aplikasi: Akuntansi Dan Manajemen, 4(2), 183–193. https://doi.org/10.33795/jraam.v4i2.005

Antika, Z., Murdayanti, Y., & Nasution, H. (2020). Pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah, aksesibilitas laporan keuangan, dan pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Jurnal Wahana Akuntansi, 15(2), 212–232. https://doi.org/10.21009/wahana.15.027

Apniwansyah, G., Widiantara, I. P., & Pathiassana, M. T. (2022). Upaya mengoptimalkan sistem informasi pemerintah daerah. Societas: Jurnal Ilmu Administrasi Dan Sosial, 11(April), 96–108. https://ejournal.unmus.ac.id/index.php/societas/article/view/4350

Ardianto, R., & Eforis, C. (2019). Pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah, pemanfaatan teknologi informasi, kompetensi sumber daya manusia, penerapan sistem pengendalian intern pemerintah, dan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Jurnal Bina Akuntansi, 6(1), 95–136. https://doi.org/10.52859/jba.v6i1.44

Badan Pemeriksa Keuangan. (2022). Ikhtisar hasil pemeriksaan semester II tahun 2022. https://www.bpk.go.id/ihps/2022/II

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Agam. (2023). Dilema daerah terhadap dua aplikasi SIPD. https://bappeda.agamkab.go.id/View-berita/dilema-daerah-terhadap-dua-aplikasi-sipd-.html

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur. (2012). SIPD masih terkendala substansi dan teknis. https://bappeda.jatimprov.go.id/2012/10/31/sipd-masih-terkendala-substansi-dan-teknis/

Balqis, N., Fadhly, Z., & Maulyanda. (2021). Implementasi aplikasi sistem informasi pemerintahan daerah (SIPD) pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Barat. Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja, 1(1), 146–161. https://ejournal.ipdn.ac.id/JIWBP/article/view/1953/

BKD Kabupaten Karanganyar. (2023). Wow... Pemerintah Kabupaten Karanganyar Meraih Opini WTP 9x Berturut-turut. Laman BKD Kabupaten Karanganyar. https://bkd.karanganyarkab.go.id/informasi/wow...-pemerintah-kabupaten-karanganyar-meraih-opini-wtp-9-x-berturutturut

BPK RI. (2021). BPK ungkap pengembangan SIPD belum sesuai standar. https://wartapemeriksa.bpk.go.id/?p=26401

Defitri, S. Y. (2014). Eksplorasi kebutuhan stakeholders terhadap informasi dalam pelaporan keuangan pemerintah daerah. Media Ekonomi, 22(1), 282.

Fansuri, M. R. (2023). Evaluasi pemanfaatan sistem informasi pemerintahan daerah (SIPD) dengan model CIPP dalam mewujudkan good governance di Kabupaten Aceh Tengah Provinsi Aceh [Institut Pemerintahan Dalam Negeri]. http://eprints.ipdn.ac.id/12708/

Gunadi, E. (2017). Pengaruh penerapan sistem informasi manajemen keuangan daerah (SIMDA) terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Gowa (studi pada satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Gowa) [Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar]. http://repositori.uin-alauddin.ac.id/13058/

Harahap, muhammad zaky. (2020). Evaluasi pemanfaatan sistem informasi pemerintah daerah untuk pengelolaan keuangan daerah dalam mewujudkan Good Governance di Kota Medan Provinsi Sumatera Utara. Institut Pemerintah Dalam Negeri (IPDN).

Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul. (2021). Implementasi pelaksanaan sistem informasi pemerintah daerah (SIPD) di Kab/Kota se-DIY. https://inspektorat.gunungkidulkab.go.id/berita-292/semua-download.html

Kementerian Dalam Negeri. (2021). Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 903/235/Keuda Perihal Tindak Lanjut Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/145/SJ tentang Percepatan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021. https://pdfcoffee.com/se-kemendagri-no-903-235-keuda-ttg-tindak-lanjut-se-mdn-903-145-sj-percepatan-apbd-pdf-free.html

Meter, D. S. Van, & Horn, C. E. Van. (1975). The policy implementation process: a conceptual framework. Journal Admnistration & Society. https://doi.org/10.1177/009539977500600404

Nasution, M. I., & Nurwani. (2021). Analisis penerapan sistem informasi pemerintah daerah (SIPD) pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Medan. Jurnal Akuntansi Dan Keuangan, 9(2), 109. https://doi.org/10.29103/jak.v9i2.4577

Nugraha, A. (2022). Evaluation of implementation of local government information system (SIPD). Review of Accounting and Taxation, 01(01), 33–46.

Pangestu, B. A. (2023). Efektivitas pengelolaan keuangan daerah menggunakan sistem informasi pemerintahan daerah (SIPD) di Kota Bandung Provinsi Jawa Barat [Institut Pemerintah Dalam Negeri (IPDN)]. http://eprints.ipdn.ac.id/15285/

Patel, S. B. P. (2015). Effects of accounting information system on Organizational Profitability. International Journal of Research and Analytical Reviews, 2(1), 72–76.

Peraturan Menteri Dalam Negeri. (2019). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri. (2020). Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri RI. (2023). Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 600.54/48/SJ tanggal 6 Januari 2023 tentang implementasi SIPD.

Peraturan Pemerintah RI. (2019). Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. https://peraturan.bpk.go.id/Details/103888/pp-no-12-tahun-2019

Pramana, A. C., Yap, N., Rukmini, M., Mahmudi, S., & Agustina, E. (2023). Analisis penerapan SIPD pada BPKAD Kabupaten Nganjuk. Jurnal Ekuivalensi, 9(1), 45–58. https://ejournal.kahuripan.ac.id/index.php/Ekuivalensi/article/view/926

Rahman, W., & Saudin, L. (2022). Sistem informasi manajemen. Widina Bhakti Persada Bandung.

Ratifah, I., & Ridwan, M. (2012). Komitmen organisasi memoderasi pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan. Trikonomika, 11(1), 29–39. https://www.academia.edu/25411784/Komitmen_Organisasi_Memoderasi_Pengaruh_Sistem_Akuntansi_Keuangan_Daerah_terhadap_Kualitas_Laporan_Keuangan

Republik Indonesia. (2018). Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Republik Indonesia. (2019). Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.

Romney, M. B., & Steinbart, P. J. (2018). Accounting information systems, 13th ed. Pearson Education Inc.

Sabtu, M., Sudaryanti, D., & Sari, A. F. K. (2023). Pengaruh kompetensi sumber daya manusia, penerapan standar akuntansi pemerintahan, dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Halmahera Tengah. Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi, 12(July), 1–23.

Sugiyono. (2015). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R dan D. Alfabeta.

Sugiyono. (2016). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D. PT Alfabet.

Tumija, Hendra, A., & Sinurat, M. (2023). Penerapan sistem informasi pemerintahan daerah (SIPD) dalam pengelolaan keuangan daerah pada badan pengelola keuangan dan aset daerah (BPKAD) Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah. Jurnal Media Birokrasi. https://ejournal.ipdn.ac.id/JMB/article/view/3389

Turner, L., & Weickgenannt, A. (2009). Accounting information systems second edition. John Wiley & Sons, Inc.

Vidyasari, F. N., & Suryono, B. (2021). Pengaruh akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi, 10(2), 4.

Vitriana, N., Agustiawan, & Ahyaruddin, M. (2022). Analisis penerapan sistem informasi pemerintah daerah (SIPD) pada badan pengelola keuangan dan aset daerah (BPKAD) Pekanbaru. Digital Business Journal, 1(1), 1–16. https://doi.org/10.31000/digibis.v1i1.6947