Optimalisasi probity audit untuk mencegah korupsi dan meningkatkan akuntabilitas pengadaan barang/jasa di Indonesia

Luk Luatun Yunaniah; Amrie Firmansyah

doi:10.54957/akuntansiku.v3i4.1174

Authors

Luk Luatun Yunaniah Universitas Trisakti
Amrie Firmansyah Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

DOI:

https://doi.org/10.54957/akuntansiku.v3i4.1174

Keywords:

APIP, Korupsi, Pengadaan Barang/Jasa, Probity Audit, Sistem Pengawasan

Abstract

Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) memainkan peran vital dalam pembangunan ekonomi di Indonesia, namun sektor ini sangat rentan terhadap praktik korupsi. Berdasarkan laporan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sebanyak 331 kasus korupsi di sektor PBJ telah terjadi sepanjang 2004-2023. Penelitian ini bertujuan untuk menilai peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam pengawasan PBJ, khususnya melalui penggunaan Probity Audit sebagai sistem peringatan dini (Early Warning System) untuk mendeteksi potensi penyimpangan dan mencegah korupsi. Dengan pendekatan scoping review, penelitian ini mengeksplorasi kelemahan dalam pelaksanaan pengawasan PBJ, yang mencakup keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya dukungan kebijakan, dan rendahnya pemanfaatan teknologi dalam proses pengawasan. Hasil studi menunjukkan bahwa Probity Audit memiliki potensi signifikan untuk mencegah praktik korupsi, namun pelaksanaannya masih terkendala oleh berbagai faktor. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi auditor melalui pelatihan intensif, alokasi anggaran yang lebih memadai, dan integrasi teknologi dalam pengawasan untuk memperkuat efektivitas audit. Studi ini diharapkan dapat menjadi landasan bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan yang lebih efektif untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengadaan barang/jasa, guna menciptakan lingkungan yang bebas dari korupsi dan mendukung tata kelola pemerintahan yang baik.

References

Annur, C. M. (2023). Ada 1.351 kasus tindak pidana korupsi yang ditangani KPK sepanjang 2004 hingga 2022. Katadata Media Networks. https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/03/09/ada-1351-kasus-tindak-pidana-korupsi-yang-ditangani-kpk-sepanjang-2004-hingga-2022

Ardiyanti, M. T., Djasuli, M., & Harwida, G. A. (2016). Peran Inspektorat Kabupaten Sumenep dalam pengawasan pengadaan barang milik daerah. Jurnal Pamator, 9(1), 1-7. https://journal.trunojoyo.ac.id/pamator/article/view/3362/2492

Arumsari, A. (2021). BPKP temukan banyak titik rawan korupsi pengadaan barang dan jasa. Kominfo BPKP Kalsel. https://www.bpkp.go.id/kalsel/berita/read/32939/190/BPKP-TEMUKAN-BANYAK-TITIK-RAWAN-KORUPSI-PENGADAAN-BARANG-DAN-JASA.bpkp

Dewi, R. (2023). Pengaruh pengalaman kerja, independensi, objektivitas dan motivasi terhadap kualitas hasil pemeriksaan APIP di lingkungan inspektorat Kabupaten Agam. Jurnal Valuasi: Jurnal Ilmiah Ilmu Manajemen Dan Kewirausahaan, 3(1), 545–559. https://doi.org/10.46306/vls.v3i1

Hariri, A., & Stansyah, D. (2023). Existence of the government internal supervisory inspectorate (APIP) as an internal supervisor of local government. Law and Justice, 8(2), 165–175. https://doi.org/10.23917/laj.v8i2.2284

Iskandar, I. (2023). Pengadaan barang dan jasa pemerintah penggerak penting pertumbuhan ekonomi. Inspektorat Utama. https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/43473/t/Pengadaan%20Barang%20dan%20Jasa%20Pemerintah%20Penggerak%20Penting%20Pertumbuhan%20Ekonomi

Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs, and ownership structure. Journal of Financial Economics, 3(4), 305-360. https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X

Jusuf, R. A., Nagoi, G. B., & Tinangon, J. J. (2021). Analisis pelaksanaan probity audit pengadaan barang/jasa pemerintah pada Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Jurnal Risel Akuntansi dan Auditing “Goodwill”, 12(1), 45-52.

Kumolo, T. (2021). Bincang strategi nasional pencegahan korupsi. Stranas PK. https://stranaspk.id/publikasi/berita/bincang-stranas-pk---berantas-korupsi-dengan-apip-yang-independen-dan-kompeten

Mustaufiq, M., Sultan, L., Ridwan, M. S., & Hasan, H. (2024). The supervision of the internal government internal supervisory apparatus (APIP) on the abuse of authority in governmental positions in Jeneponto Regency. Anayasa: Journal of Legal Studies, 2(1), 56–74. https://doi.org/10.61397/ays.v2i1.192

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Ramadhan, M. S., & Arifin, J. (2019). Efektivitas probity audit dalam mencegah kecurangan penyediaan barang/jasa. Jurnal Akuntansi Multiparadigma, 10(3), 353-368. https://jamal.ub.ac.id/index.php/jamal/article/view/1125/pdf

Rijal, S., Bahchmid, S., & Supardi, S. (2022). Analisis implementasi probity audit dalam proses pelaksanaan pekerjaan peningkatan jalan (Hotmix/Beton). Jurnal Konstruksi, 1(3), 98-106.

Sakinah, H., Chairil Furqan, A., & Meldawati, L. (2024). Achieving the SDGs through strengthening the capabilities of APIP and corruption control in Indonesia. Riau International Conference on Economic Business and Accounting, 1(1), 185–195. https://riceba.prosiding.unri.ac.id/index.php/riceba-prosiding/article/view/127

Sanni, M. A., Tinangon, J. J., & Manossoh, H. (2023). Peran aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) dalam pengendalian fraud pengadaan barang/jasa di pemerintah provinsi Sulawesi Utara. Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia, 8(10), 5595–5608. https://jurnal.syntaxliterate.co.id/index.php/syntax-literate/article/view/13737

Syukron, A. M. (2017). Analisis peran Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul dalam proses pengawasan pengadaan barang/jasa. Accounting and Business Information Systems Journal, 5(2). https://doi.org/10.22146/abis.v5i2.59291

Utama, F. (2018). Probity audit atas pengadaan barang/jasa: Tantangan dalam upaya meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana sektor publik. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Wicaksono, D., & Budiwitjaksono, G. S. (2021). Evaluasi pelaksanaan probity audit dalam rangka akuntabilitas pengelolaan sektor publik. Jurnal Proaksi, 8(2), 417-427.

Yunianto, J., & Harsusanto. (2021). Refleksi peran APIP dalam pencegahan korupsi pada pengadaan barang dan jasa. Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. https://itjen.menlhk.go.id/artikel/refleksi-peran-apip-dalam-pencegahan-korupsi-pada-pengadaan-barang-dan-jasa

Zamzami, M. (2017). APIP sebagai pengawal pengadaan barang/jasa pemerintah. Kabar Pengadaan. https://p3i.or.id/apip-sebagai-pengawal-pengadaan-barang-jasa-pemerintah