Integrasi pajak karbon dan pelaporan keberlanjutan di Indonesia: Sebuah scoping review

Amrie Firmansyah; Ferry  Irawan

doi:10.54957/jurnalku.v5i1.1477

Authors

Amrie Firmansyah Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
Ferry Irawan Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

DOI:

https://doi.org/10.54957/jurnalku.v5i1.1477

Keywords:

Carbon Tax, Climate-Related Fiscal Policy, Sustainability Reporting

Abstract

Penerapan pajak karbon dan pelaporan keberlanjutan merupakan dua instrumen penting dalam mendukung transisi menuju ekonomi rendah karbon. Namun, keterkaitan antara keduanya masih jarang dikaji secara sistematis dalam konteks Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk memetakan hubungan antara kebijakan pajak karbon dan pelaporan keberlanjutan melalui pendekatan scoping review terhadap 31 dokumen, termasuk artikel ilmiah, regulasi nasional, serta standar pelaporan internasional seperti GRI dan IFRS S2. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah memiliki kerangka regulasi fiskal berbasis karbon dan kewajiban pelaporan keberlanjutan bagi lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik (melalui POJK No. 51/2017), integrasi antara kedua kebijakan tersebut belum berjalan optimal. Pelaporan keberlanjutan umumnya belum menyajikan informasi emisi yang terstandar dan terverifikasi, sehingga belum dapat mendukung kebijakan pajak karbon secara efektif. Temuan ini dianalisis menggunakan teori legitimasi dan teori institusional, yang menjelaskan pentingnya tekanan regulatif, sosial, dan profesional dalam mendorong adopsi praktik pelaporan yang relevan dengan kebijakan fiskal berbasis emisi. Penelitian ini merekomendasikan penguatan koordinasi antar lembaga seperti OJK, Kementerian Keuangan, dan KLHK, serta adopsi IFRS S2 untuk memperkuat sistem pelaporan keberlanjutan yang kompatibel dengan kebutuhan fiskal. Penelitian ini memberikan kontribusi awal dalam membangun kerangka konseptual mengenai pentingnya integrasi pelaporan keberlanjutan dan kebijakan fiskal dalam mendukung agenda dekarbonisasi nasional.

References

Ababil, R. Y., Diana, N., & Efendi, E. (2024). The impact of carbon tax implementation in Indonesia on supporting sustainable development goals. E_Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi, 13(2), 224–232. https://jim.unisma.ac.id/index.php/jra/article/view/25558

Arksey, H., & O’Malley, L. (2005). Scoping studies: towards a methodological framework. International Journal of Social Research Methodology, 8(1), 19–32. https://doi.org/10.1080/1364557032000119616

Badan Kebijakan Fiskal. (2020). Laporan anggaran mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. https://fiskal.kemenkeu.go.id/files/buku/file/CBT-NATIONAL-2018-2020.pdf

Badan Kebijakan Fiskal. (2021). Kenalkan pajak karbon untuk mengendalikan perubahan iklim, indonesia ambil manfaat sebagai penggerak pertama di negara berkembang. https://fiskal.kemenkeu.go.id/publikasi/siaran-pers-detil/328

Dahlby, B., Drummond, D., Frank, B., St-Hilaire, F., & Ragan, C. (2019). 10 Myths about carbon pricing in Canada. In Canada’s Ecofiscal Commission (Issue March). https://ecofiscal.ca/wp-content/uploads/2019/03/Ecofiscal-Commission-10-Myths-about-carbon-pricing-March-2019-FINAL.pdf

Deegan, C. (2014). Financial accounting theory. McGraw-Hill Education (Australia) Pty Ltd.

DiMaggio, P. J., & Powell, W. W. (1983). The iron cage revisited institutional isomorphism and collective rationality in organizational fields. Advances in Strategic Management, 17, 143–166. https://doi.org/10.1016/S0742-3322(00)17011-1

Doloksaribu, R. P., & Firmansyah, A. (2024). Peluang penerapan kebijakan mandatory sustainability disclosure di Indonesia berbasiskan IFRS S2. Akuntansiku, 3(1), 38–54. https://doi.org/10.54957/akuntansiku.v3i1.670

European Commission. (2025). Carbon Border Adjustment Mechanism. https://taxation-customs.ec.europa.eu/carbon-border-adjustment-mechanism_en

Fandira, W., Solistiyowati, M., Riyan, M., & Widiyanto, B. (2022). Implementasi pajak karbon sebagai strategi peningkatan kepatuhan pajak guna menyongsong sustainability development goals 2030. Prosiding Seminar Nasional Ekonomi Dan Perpajakan, 2(1), 27–38. http://conference.um.ac.id/index.php/taxcenter/article/view/3467

Fath, Z. M. R., & Putri, A. S. (2023). Pengaruh kualitas SDM dan polusi udara terhadap implementasi pajak karbon dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Seminar Nasional Ekonomi Dan Perpajakan, 3(3), 26–43. http://conference.um.ac.id/index.php/taxcenter/article/view/8559

Faz, A. T., Rahmawati, I., Widiarto, O. D., & Irfansyah, R. F. (2024). Implementation and challenges of carbon tax to reduce emissions in Indonesia. Jurnal Justice Dialectical, 2(1), 1–16. https://doi.org/10.70720/jjd.v2i2.37

Global Report Initiative. (2024). Standar Terkonsolidasi: GRI Standards. https://www.globalreporting.org/how-to-use-the-gri-standards/gri-standards-bahasa-indonesia-translations/

Gov.Uk. (2024). Guidance: Task Force on Climate-related Financial Disclosure (TCFD)-aligned disclosure application guidance. https://www.gov.uk/government/publications/tcfd-aligned-disclosure-application-guidance/task-force-on-climate-related-financial-disclosure-tcfd-aligned-disclosure-application-guidance

Government Offices of Sweden. (2024). Sweden’s carbon tax. https://www.government.se/government-policy/taxes-and-tariffs/swedens-carbon-tax/

Gutterman, A. S. (2024). Sustainability reporting frameworks, standards, instruments, and regulations. In SSRN Electronic Journal. https://papers.ssrn.com/abstract=3809288

Gymnastiar, A. (2024). Challenges and prospects of carbon tax implementation in Indonesia : A systematic literature review. The 1st International Conference on Public Administration and Social Science, ICoPASS 2024, 50–58. https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/ICoPASS/article/view/29659

Halomoan, L. R., Mulyasari, W., & Soleha, N. (2025). Studi kualitatif rencana penerapan pajak karbon di Indonesia : persepsi, respon, dan motivasi perusahaan. Indonesian Journal of Economic & Management Sciences, 3(1), 43–72. https://eprints.untirta.ac.id/47577/

HM Revenue & Customs. (2024). Environmental Taxes Bulletin historical rates. https://www.gov.uk/government/statistics/environmental-taxes-bulletin/environmental-taxes-bulletin-historical-rates

IFRS Foundation. (2023). IFRS S2 Sustainability Disclosure Standar: Basis for Conclusions on Climate-related Disclosures. https://www.ifrs.org/issued-standards/ifrs-sustainability-standards-navigator/ifrs-s2-climate-related-disclosures/

Kansil, C. S. T., & Febriany, F. (2024). Pemberlakuan pajak karbon atas penggunaan bahan bakar fosil untuk aktivitas ekonomi hijau. Jurnal Multilingual, 4(4), 152–158. https://ejournal.penerbitjurnal.com/index.php/multilingual/article/view/968

Lestari, P. G. (2023). Implementasi pajak emisi karbon untuk mengatasi eksternalitas negatif emisi karbon di Indonesia. In Search, 22(1), 173–181. https://doi.org/10.37278/insearch.v22i1.705

Levac, D., Colquhoun, H., & O’Brien, K. K. (2010). Scoping studies: advancing the methodology. Implementation Science, 5(69), 1–9. https://doi.org/10.1186/1748-5908-5-69

Limarwati, D., Alfiyani, Y. S. R., & Firmansyah, A. (2024). Laporan keberlanjutan: manfaat dan perkembangan standar. Jurnalku, 4(1), 101–112. https://doi.org/10.54957/jurnalku.v4i1.635

Lisanawati, G., & Kristina, M. (2025). Anti-money laundering law strengthened on the implementation of carbon tax in Indonesia. Journal of Money Laundering Control. https://doi.org/10.1108/JMLC-05-2024-0089

MR, S. P., Zaman, A. N., & Firmansyah, A. (2023). Pengungkapan emisi gas rumah kaca pada laporan keberlanjutan perusahaan di Indonesia. Akuntansiku, 2(4), 152–164. https://doi.org/10.54957/akuntansiku.v2i4.549

Nelson, N., & Meiden, C. (2023). Implementasi prinsip isi dan kualitas pada laporan keberlanjutan. Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, 23(1), 114–124. https://doi.org/10.33087/jiubj.v23i1.2965

Nugraha, R. A. A., Jawan, S. A. R., Fanisa, T. P., Sabrina, Y. B. K., & Prastiwi, L. F. (2024). Implementasi kebijakan pajak karbon dalam menciptakan aktivitas ekonomi hijau pada PLTU batu bara. Seminar Nasional Ekonomi Dan Perpajakan, 43–57. http://conference.um.ac.id/index.php/taxcenter/article/view/9927

Otoritas Jasa Keuangan. (2017). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tentang penerapan keuangan berkelanjutan bagi lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik. https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/regulasi/peraturan-ojk/Documents/Pages/POJK-Penerapan-Keuangan-Berkelanjutan-bagi-Lembaga-Jasa-Keuangan,-Emiten,-dan-Perusahaan-Publik/SAL POJK 51 - keuangan berkelanjutan.pdf

Pantazi, T. (2024). The introduction of mandatory corporate sustainability reporting in the EU and the question of enforcement. European Business Organization Law Review, 25(3), 509–532. https://doi.org/10.1007/s40804-024-00320-x

Peraturan Menteri LHK. (2022). Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 21 Tahun 2022 tentang Tata Laksana Penerapan Nilai Ekonomi Karbon. https://peraturan.bpk.go.id/Details/235421/permen-lhk-no-21-tahun-2022

Peraturan OJK. (2017). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 Tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, Dan Perusahaan Publik.

Peraturan Presiden Republik Indonesia. (2021). Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional. https://peraturan.bpk.go.id/Details/187122/perpres-no-98-tahun-2021

Pham, M. T., Rajić, A., Greig, J. D., Sargeant, J. M., Papadopoulos, A., & Mcewen, S. A. (2014). A scoping review of scoping reviews: Advancing the approach and enhancing the consistency. Research Synthesis Methods, 5(4), 371–385. https://doi.org/10.1002/jrsm.1123

PPID KLHK. (2023). Perdagangan karbon untuk pencapaian target NDC, kontribusi Indonesia bagi agenda perubahan iklim global. https://ppid.menlhk.go.id/berita/siaran-pers/7443/perdagangan-karbon-untuk-pencapaian-target-ndc-kontribusi-indonesia-bagi-agenda-perubahan-iklim-global

Pratama, B. A., Ramadhani, M. A., Lubis, P. M., & Firmansyah, A. (2022). Implementasi pajak karbon di Indonesia: potensi penerimaan negara dan penurunan jumlah emisi karbon. Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review), 6(2), 368–374. https://doi.org/10.31092/jpi.v6i2.1827

Putra, S. N., Astuti, M., & Munandar, A. (2024). Literature review: Implementation of carbon tax in Indonesia. Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IIJSE), 7(1), 1488–1497. https://doi.org/10.31538/iijse.v7i1.4566

Rahma, L., Hartono, D., & Hastuti, S. H. (2025). Carbon-tax implementation in Indonesia: a social accounting matrix analysis. Sustainability: Science, Practice, and Policy, 21(1), 1–17. https://doi.org/10.1080/15487733.2025.2454061

Salsaibila, D. (2023). Tantangan penerapan pajak karbon di beberapa negara: Kisah sukses untuk implementasi di Indonesia. Jurnal Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik, 3(1), 27–33. https://doi.org/10.31092/jaa.v3i1.1720

Singapore Ministry of Sustainability and the Environment. (2024). Carbon Pricing Act. https://www.mse.gov.sg/policies/climate-change/carbon-pricing-act

Sofiyati, R. A., & Hernawan, S. (2023). Tantangan dan faktor yang mempengaruhi penundaan implementasi pajak karbon di Indonesia. Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum, 17(2), 187–208. https://doi.org/10.24239/blc.v17i2.2150

Suchman, M. C. (1995). Managing legitimacy: strategic and institutional approaches. Academy of Management Review, 20(3), 571–610. https://doi.org/10.5465/amr.1995.9508080331

Sun, Y., Mao, X., Yin, X., Liu, G., Zhang, J., & Zhao, Y. (2021). Optimizing carbon tax rates and revenue recycling schemes: Model development, and a case study for the Bohai Bay area, China. Journal of Cleaner Production, 296, 126519. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2021.126519

Susanto, I., & Ulpa, R. (2024). Analisis kesiapan implementasi pajak karbon di Indonesia. Transparansi : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi, 6(2), 213–220. https://doi.org/10.31334/transparansi.v6i2.3450

Tumanggor, D. V. (2024). Pajak karbon, green bonds, dan laporan keberlanjutan untuk mendukung Sustainability Development Goals 2030: tinjauan literatur sistematis. Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Universitas Jambi, 9(3), 163–171. https://doi.org/10.22437/jaku.v9i3.39393

Undang-Undang RI. (2021). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/185162/uu-no-7-tahun-2021

Wong, J., Ng, L., & Hutchinson, G. (2024). Mandatory climate reporting for listed and large non-listed companies in Singapore. https://sustainablefutures.linklaters.com/post/102j46m/mandatory-climate-reporting-for-listed-and-large-non-listed-companies-in-singapor

Yan, Y. (2024). The development of sustainability accounting globally [University of Windsor]. https://scholar.uwindsor.ca/major-papers/294/